“Negara Dalam Negara” Kelola Nikel di Morowali

ThePhrase.id - Terkuaknya bandara PT IMIP di Morowali,  Sulawesi Tengah yang tidak dalam kontrol negara,  menjadi bukti baru pengelolaan kekayaan negara yang ugal-ugalan di era pemerintahan sebelumnya. Keberadaan bandara ini kembali menguak fakta bahwa kedaulatan negara sudah diacak-acak  akibat dari  penguasa yang tidak memikirkan kepentingan rakyat dan negara tetapi menguasainya  untuk  diri, golongan dan keluarganya.

Sebenarnya keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini sudah diketahui sejak tahun 2019 ketika pembangunan pabrik  pengolahan nikel PT IMIP.   PT IMIP  sendiri merupakan perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment (Group), PT Sulawesi Mining Investment (SMI)  dan PT Bintang Delapan Investama.  PT IMIP bergerak di bidang usaha pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.  Tahun 2022, Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan dua pabrik  pengolahan bijih  nikel  milik PT IMIP.  Jokowi sendiri sudah bolak-balik meresmikan pabrik pengolahan nikel di Sulawesi Tengah sejak tahun 2015.

Berita tentang keberadaan bandara IMIP ini sempat mencuat pada masa kampanye Pilpres 2024. Ketika itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan gagal bertemu  para pendukungnya di Morowali karena pesawat yang membawanya dilarang mendarat di bandara tersebut pada  bulan Desember 2023.  

Namun keberadaan bandara IMIP sebagai bandara tertutup yang tidak dalam kontrol negara, baru terkuak ketika TNI menggelar latihan gabungan di kawasan itu. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau  latihan gabungan itu pada 20 November 2025 mempertanyakan keberadaan Bandara IMIP  karena tidak ada aparatur negara seperti bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut.

“Saya melihat ada anomali serius yang harus segera diperbaiki, yaitu adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali, seperti bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan. Kondisi ini menciptakan celah yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional kita,” ujar Sjafrie dalam pidatonya saat meninjau latihan gubungan TNI itu.

Isi pidato  Sjafrie Sjamsoeddin ini menyebar cepat setelah pendiri sekaligus peneliti  Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS),  Edna Caroline  mengungkapkannya dalam podcast Forum Keadilan TV, Senin,  24 November 2025.

“Morowali itu luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya, aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkap Edna.

Edna mengungkapkan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sangat luas.  Di situ ada perusahaan patungan Indonesia, dan banyak orang juga yang bekerja.

"Tapi yang mengejutkan kita tidak pernah tahu ya, saya juga bahkan baru tahu di IMIP ada bandara sendiri, dan parahnya tidak ada otoritas Indonesia di situ," tandasnya.

Kawasan itu, kata Edna sudah ada sejak 2010 dan 2011 dan dikembangkan di era Jokowi mejabat sebagai presiden.

Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bandara IMIP dikelola secara swasta, tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (DJPU Kemenhub).  Nama bandara ini adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS. Kelas bandara dikategorikan sebagai 'non-kelas' dengan status operasi 'khusus' dan penggunaan 'domestik'.

Bandara IMIP memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter, menggunakan konstruksi aspal hotmix.  Jenis pesawat yang bisa dioperasikan adalah jenis Embraer ERJ-145ER, dengan kapasitas hingga 50 penumpang.  Airbus A-320 juga  tercatat sebagai pesawat yang beroperasi di bandara ini.  Airbus A-320 adalah jenis pesawat dengan kapasitas 140-180 penumpang. Data  pada 2024, Bandara IMIP mencatat ada 534 pergerakan pesawat dengan 51.000 penumpang.

Dari fakta itu, tak terbayang  berapa kerugian negara dari keberadaan bandara IMIP ini. Tidak hanya pergerakan orang asing yang tak terdeteksi jumlahnya tetapi juga kekayaan alam yang keluar dari wilayah Indonesia  tanpa kontrol.  Dengan asumsi  per tahun  ada 51.000 orang masuk melalui bandara ini, maka sejak 2019 diperkirakan sudah lebih dari 350.000 orang yang masuk  ke wilayah ini.  Apalagi ketika  puncak wabah Covid- 19  pada tahun 2019-2021 lalu, ketika semua orang takut keluar rumah, tetapi setiap malam  ratusan bahkan ribuan Tenaga Kerja Asing  asal China masuk lewat bandara Sukarno Hatta yang videonya beredar luas di media sosial.  

Selain bandara ternyata  PT IMIP juga memiliki pelabuhan yang sangat besar di kawasan itu.  Mantan Sekretaris Kementerian  BUMN, Said Didu mengungkapkan dirinya sudah 4 kali berkunjung ke kawasan itu
"Di lokasi tersebut juga terdapat pelabuhan bebas yg sangat besar," kata Said di akun X, Selasa (25/11).  

Said Didu menduga kasus ekspor ilegal nikel yang diungkap KPK sebesar 5,3 juta ton dengan nilai Rp14,5 triliun diduga kuat melalui pelabuhan tersebut. Eskpor tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi negara yang sampai saat ini masih ditutupi.

Fakta tentang keberadaan bandara  IMIP ini telah membentuk isu tentang  adanya negara dalam negara di wilayah Morowali.  Isu yang mengusik  semangat  nasionalisme  dan menyulut kemarahan banyak banyak pihak   karena kedaulatan negara yang telah diacak-acak.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujar anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh.

Sementara, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan mempertanyakan keberadaan negara selama ini yang membuat bandara itu sulit diakses

“Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” kata Kurniawan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Keberadaan negara dalam negara di Morowali  ini  telah menguak tentang pengelolaan negara yang ugal-ugalan oleh pemerintah sebelumnya.  Sumber alam strategis seperti nikel telah dijadikan bancakan oleh petinggi negara  untuk memperkaya diri dan kelompoknya,  Mereka tak segan untuk mengajak pihak luar untuk mencuri kekayaan di rumah sendiri.  Aturan pun ditabrak  dan rambu-rambu diabaikan demi untuk mencapai tujuan.

"Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi minta saran Menteri ESDM pak Sudirman Said untuk peresmian IMIP, tapi disarankan untuk tidak melakukan peresmian karena masih belum clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri ESDM," ungkap Said Didu di akun X nya.

Said menduga, terkuaknya fakta tentang bandara IMIP ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar  skandal besar  pengelolaan tambang nikel di Morowali.  

"Setelah terbuka Bandara “ilegal” IMIP oleh tim PKH yg dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saya duga keras bahwa ada skandal besar di IMIP," kata Said Didu tanpa menyebut skandal yang dimaksudnya. (Aswan AS)