4 Masalah Sering Muncul di Pemilu Indonesia, Apa Saja?

ThePhrase.id - Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem sebut ada 4 masalah yang sering muncul selama proses pemilu di Indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “OTW 2024: Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu” yang diselenggarakan oleh lembaga Survei Kedai Kopi, di Erian Hotel Jakarta, Minggu (19/2).

“Yang pertama, jual-beli suara. Nah jual-beli suara ini akan memperburuk indeks persepsi korupsi kita, karena ternyata korupsi politik itu bersumber banyak dari korupsi pemilu,” ucap Titi Anggraini. Selain jual-beli suara (vote buying), menurutnya ada hal lain juga yang harus diantisipasi oleh Bawaslu, yaitu jual-beli tiket pencalonan (candidacy buying). Jual-beli tersebut biasanya dilakukan untuk mendapatkan nomor urut dan mengamankan tiket pencalonan capres dan cawapres. Titi menyebut masalah kedua adalah validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain tingkat akurasinya, DPT juga harus menjangkau seluruh calon pemilih karena berkaitan dengan ketersediaan logisitik pemilu.

“Yang ketiga adalah politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau politisasi birokrasi. Angkanya memang meningkat tetapi itu bisa dianggap sebagai performa kerja yang makin baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga kolaborasi dengan Bawaslu,” kata Titi. Lalu yang keempat ialah dibutuhkannya netralitas dan profesionalitas, serta independensi dari penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Menurutnya, penyelenggara pemilu adalah milik semua termasuk masyarakat, bukan hanya kepentingan salah satu kelompok. “Jadi mari kita benar-benar mengawal proses yang sekarang sedang berlangsung sehingga yang terpilih betul-betul orang-orang terbaik yang bisa menyelenggarakan pemilu tepat waktu, tapi juga bersih,” tandas Titi.

Perlu Sosialisasi untuk Lahirkan Smart Voters

Siti Zuhro, pengamat politik yang juga peneliti senior LIPI mengatakan masyarakat harus bangkit untuk selalu mengawal Pemilu 2024. Hal tersebut juga memerlukan sosialisasi besar-besaran yang seharusnya dilakukan oleh KPU RI. “Melalui KPU, dilakukan sosialisasi besar-besaran kepada calon pemilih supaya ada peningkatan kualitas calon pemilih, jadi smart voters. Dilakukan dengan voter education, leading sector­-nya adalah KPU,” ujar Siti Zuhro. Selain itu, Siti juga menegaskan bahwa dilarang keras ada kecurangan dalam Pemilu 2024. Selain itu, diperlukan relawan sebanyak mungkin untuk mengawal bagaimana melembagakan sistem. “Itu baru terjadi tekad kita untuk memutus mata rantai satu aktivitas pemilu yang selama ini cenderung disportif, cenderung menyimpang, cenderung untuk melanggar,” pungkas tandas Siti Zuhro. (Rangga)