features

6 Tanda Kekuatan Jokowi Akan Berakhir

Penulis Aswandi AS
Jun 05, 2025
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo. (Foto: ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/tom/pri)
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo. (Foto: ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/tom/pri)

ThePhrase.id - Ada beberapa peristiwa yang terjadi beriringan seperti memberi tanda bahwa kekuatan Jokowi akan benar-benar berakhir.  Selama ini, Jokowi diyakini bisa cawe-cawe karena masih memiliki kekuatan berupa orang-orang kepercayaannya  yang memegang posisi strategis di pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka, yang didudukkannya di kursi wakil presiden.  Namun, beberapa peristiwa dan isu mutakhir  seperti satu rangkaian yang berujung pada titik akhir pertualangan Jokowi untuk tetap berkuasa.

Pertama, kasus ijazah palsu Jokowi.  Kasus sederhana yang dibuat bak sinetron televisi ini akan menguras energi dan membuat kubu Jokowi makin terpojok.  Meskipun kasus ini sudah ditangani polisi tetapi ending kisahnya tampaknya tidak akan berakhir di meja hijau.  Kredibillitas aparat hukum dan  kasus suap para hakim membuat putusan pengadilan akan jadi kegaduhan baru.  Maka kasus ini akan dibawa dan diselesaikan di hati publik.   Siapa yang mendapat kepercayaan dan dukungan publik, maka dialah yang akan jadi pemenangnya.    

Jokowi perlu biaya dan effort besar untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya itu asli dan didapatkan dengan cara yang benar. Energi Jokowi akan benar-benar terkuras karena makin banyak fakta dan bukti yang terungkap tentang kepalsuan ijazahnya itu. Seperti pengakuan Kasmujo yang membantah dirinya pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi.  

Sementara dukungan ke  pihak penggugat ijazahnya  makin membesar dengan bukti-bukti yang meyakinkan.  Seperti klaim bahwa Jokowi pernah KKN di Desa Wonosegoro  yang disebut sebagai jejak  Jokowi kuliah di UGM  ternyata tidak terkonfirmasi.  Fakta seperti ini yang  membuat banyak pendukung Jokowi membelot dan balik kanan yang membuat Jokowi  makin ditinggalkan yang akan melemahkan kekuatannya.

Kedua, pertemuan Prabowo dan  Megawati.  Pertemuan itu berlangsung pada momen peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila,  Kementerian Luar Negeri,  2 Juni 2025.  Suasana keakraban kedua tokoh dalam pertemuan itu mengesankan keduanya memiliki chemistry yang tidak terhalang oleh suasana kebatinan politik lagi.  

“Pertemuan Prabowo dan Megawati tampak informal dan cair,” kata Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul  mengomentari pertemuan kedua tokoh itu.

Topik tentang diet Megawati yang ditanya Prabowo dengan suasana cair dan informal itu, menurut Ritonga menunjukkan eratnya hubungan di antara keduanya.  Apalagi keduanya memang memiliki sejarah hubungan yang erat sebagai pasangan pada pilpres 2009 lalu.

Selama ini, pertemuan keduanya terhalang oleh Jokowi yang memiliki hubungan buruk dengan Megawati sejak  Jokowi dan keluarganya dipecat dari PDI Perjuangan.  Dari suasana pertemuan itu menunjukkan jika halangan itu sudah tidak ada.  Keberadaan Gibran yang duduk di samping Prabowo di ruangan itu, tidak dianggap sebagai gangguan kedekatan keduanya.  Kedekatan  itu memberi sinyal kuat koalisi Gerindra dan PDIP akan segera terwujud.  Koalisi yang akan menyisihkan posisi Jokowi yang selama ini sering cawe-cawe di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga, desakan pemakzulan Gibran.  Desakan ini dilakukan oleh para purnawirawan TNI dengan menyerahkan surat pemakzulan ke MPR, DPR dan DPD, pada 2 Juni 2025, atau hari yang sama dengan pertemuan Prabowo dan Megawati pada peringatan lahirnya Pancasila di Kementerian Luar Negeri.

“Kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI, Selasa (3/6/2025).

Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Dalam surat itu menyebutkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar konstitusional yang kuat.  Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran.  Putusan itu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan.  Anwar Usman juga telah diputuskan melanggar kode etik oleh  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK.

Selain aspek hukum, para purnawirawan TNI menyebut Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Gibran disebut memiliki latar pendidikan yang meragukan dengan pengalaman sangat minim, hanya dua tahun menjadi walikota. Akun Fufufafa yang diduga berkaitan dengan Gibran yang  menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik, serta mengandung unsur seksual dan rasisme.

“Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika Sdr. Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” seperti yang tercantum dalam surat tersebut.

Desakan para purnawairawan TNI ini dapat menjadi gelombang politik besar untuk memakzulkan Gibran.  Sebab selama ini belum ada yang memulai seperti para purnawirawan ini.  Suara-suara yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan  hanya berupa teriakan orang per orang yang tidak terorganisir.  Dengan usia mereka yang sudah lanjut, para purnawirawan ini terlihat lebih tulus menyuarakan tuntutan itu atas dasar kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Dan bila gelombang itu terjadi maka itu bisa mengakhiri  kisah politik dinasti Jokowi, sebab Gibran adalah putra mahkotanya yang menjadi alasan kuat cawe-cawenya selama ini.

Keempat, isu penggantian Kaplori.  Isu ini berhembus sangat kencang dalam satu minggu terakhir dengan menyebut dua Rudi sebagai calon penggantinya, yakni Komjen Pol Rudy Heryanto yang sekarang menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Irjen Pol. Rudy Darmoko yang menjabat Kapolda NTT.  

Komjen Rudy Heryanto disebut berpeluang menjadi Kapolri karena  dia salah satu perwira paling senior dengan pangkat bintang tiga. Meski tidak berlatar belakang lulusan Akademi Kepolisian, Rudy  Heryanto memiliki rekam jejak yang sangat moncer di kepolisian.  Adapun Irjen Rudy Darmoko, meskipun baru bintang dua, namun dia adalah lulusan terbaik Akpol di angkatannya. Dengan latar belakang orangtuanya seorang perwira Kopasus TNI tentu saja Rudy Darmoko mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo.  

Pengamat politik Unas, Selamat Ginting menyebut Rudy Darmoko  berpeluang menjadi Kapolri, salah satunya karena dia memiliki kedekatan dengan Prabowo yang sama-sama pengurus IPSI (ikatan Pencak Silat Indonesia).  Prabowo, kata Ginting memerlukan sosok yang kuat untuk melakukan bersih-bersih di dalam tubuh Polri.

Pergantian Kapolri sebenarnya adalah hal biasa saja.  Apalagi  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menjabat selama 4 tahun lebih, lebih lama dari pendahulunya Tito Karnavian yang menjabat Kapolri tidak sampai 4 tahun. Namun tak urung isu ini langsung dikaitkan dengan Jokowi dan geng Solonya. Penggantian Kapolri dinilai sebagai upaya untuk mempreteli kekuatan Jokowi di tubuh Polri, karena Listyo adalah mantan ajudan Jokowi yang kemudian diangkat Jokowi menjadi Kapolri.

Kelima, pengungkapan kasus korupsi di kementerian pemerintahan Jokowi.  Dua di antaranya yang sedang diselidiki adalah  kasus judi online di Kominfo yang diduga melibatkan menterinya Budi Arie Setiadi dan kasus mark up pembelian laptop senilai Rp9,9 triliun di Kementerian  Pendidikan Kebudayaan  Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) era menteri Nadiem Makarim.  Termasuk juga kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, dengan menterinya Yaqut Cholil Qoumas  yang disebut menghilang setelah kasus itu mencuat.

Keenam, Jokowi terkena penyakit kulit.  Kabar ini menyebar setelah foto dan video Jokowi yang tampil dengan bercak hitam di wajahnya dan kadas di tengkuknya. Beragam spekulasi dan dugaan muncul sebagai reaksi atas tampilan Jokowi ini.  Ada yang menyebut bercak hitam itu adalah penyakit autoimun yang diidap Jokowi akibat depresi yang dialaminya.  Namun tak sedikit yang mengaitkan dengan hal-hal ghaib atau metafisika yang menganggap totol hitam itu sebagai azab dari kebohongannya selama ini.  Termasuk seorang yang dikenal paham dengan dunia spiritual yang tak mau disebut namanya memberitahu Thephrase.id, bahwa Jokowi sudah tidak dikawal lagi dua sosok yang menjaganya selama ini.  Wallahu’alam yang pasti penyakit kulit atau bercak hitam itu akan menjadi penghalang Jokowi untuk tampil di depan publik.  

Dari rangkaian peristiwa itu, penyakit kulit itu seolah menjadi closing semua kejadian yang menjadi tanda-tanda runtuhnya kekuatan Jokowi.  Walaupun sejatinya, kejayaan dan kejatuhan itu hal yang biasa dan alamiah saja yang akan dialami semua orang. Hanya saja Jokowi terkesan seperti melawan  hukum alam itu dengan ingin terus berkuasa yang mengakibatkan  terjadinya  kegaduhan dan pro kontra. (Aswan AS)

Tags Terkait

-

Artikel Terkait Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic