Ada Apa di Balik Mutasi Besar-besaran Kejaksaan?

ThePhrase.id - Setelah  pengerahan pasukan  TNI mengawal Kejaksaan sempat menjadi “ontran-ontran”, kini Kejaksaan melakukan mutasi besar-besaran.  Mutasi ini mengisyaratkan ada  rencana besar yang akan dilaksanakan oleh para anggota Korp Kejaksaan.  Isyarat itu tergambar jelas dari 11 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru  yang ditempatkan  di daerah atau provinsi yang memiliki kasus-kasus luar biasa.

Mutasi besar-besaran ini dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui surat keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025,  yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan.  Dari total 403 jaksa yang dimutasi, ada 11 kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati diisi nama baru.  Para Kajati baru itu ditempatkan di provinsi atau wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam  dengan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik dan topik pemberitaan.

Adapun 11 kejaksaan tinggi yang punya kepala baru yakni Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat.  11 provinsi ini diidentifikasi memiliki kasus-kasus luar biasa yang disinyalir merugikan negara dalam jumlah dan nilai fantastis. Sebagain besar  jaksa yang ditempatkan di 11 provinsi  itu  adalah  para jaksa yang  sebelumnya  menduduki posisi strategis di Kejaksaan Agung.

Di Bangka Belitung,  Kajati barunya  adalah Sila Haholongan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung.  Bangka Belitung dikenal dengan kasus korupsi timah illegal yang merugikan negara sebesar Rp300 triliun. Kerugian itu berdasarkan pada kerusakan lingkungan akibat tambang illegal. Belum termasuk  perdagangan gelap bijih dan balok timah yang keluar dari Bangka Belitung  tanpa melalui administrasi negara yang legal.  

Di Sumatera Utara ada nama Jaksa Harli Siregar  yang ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Harli sebelumnya adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspenkum)  Kejaksaan Agung.  Sumatera Utara sekarang sedang menjadi pusat perhatian setelah penangkapan  Kadis PUPR, Sumatera Utara,  Topan Obaja Putra Ginting dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, di Mandailing Natal.  Topan adalah orang kepercayaan  Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sejak Bobby menjabat Walikota Medan.  Kasus perebutan 4 pulau Aceh juga telah membuat Bobby Nasution menjadi sorotan. Termasuk namanya yang sering disebut dalam tambang di Halmahera dan Raja Ampat yang dikenal  dengan kode Blok Medan. 

Di Kepulauan Riau ada jaksa Jehezkiel Devy Sudarso  yang ditempatkan sebagai Kajati baru.  Sebelumnya Jahezkiel adalah Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.  Kepulauan Riau mencuat dengan kasus Pulau Rempang dengan proyek Rempang Eco City   yang statusnya sempat dinaikkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada era Jokowi.

Laporan dari lapangan, di pulau itu masyarakat lokal masih terus berjaga-jaga di perbatasan agar kampung mereka tidak digusur.  Kasus lain yang  mencolok adalah penambangan pasir laut masih marak terjadi di pulau seperti Bintan, Karimun, Singkep dan lain-lain  yang mengancam ekosistem laut di Kepulauan Riau.

Di Sulawesi Tenggara, Kepala Kejaksan Tinggi yang baru dijabat Abd Qohar AF, yang  sebelumnya adalah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,  Kejaksaan Agung. Abdul Qohar kerap muncul di media dengan kasus-kasus besar yang ditanganinya seperti kasus trading dan blending BBM  yang melibatkan  pihak swasta dan oknum pejabat BUMN Migas.  Kini Abdul Qohar menjadi penjaga wilayah Sulawesi Tenggara yang banyak beroperasi  perusahaan tambang nikel. Dari 29 perusahaan tambang yang dilaporkan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), 5 di antaranya ada di wilayah Sulawesi Tenggara.  Laporan itu terkait dengan adanya  dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan itu di Bombana, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan.

Di Kalimantan Timur, Kajati yang baru dijabat  oleh Supardi, Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung.  Kaltim adalah wilayah yang dikenal dengan kawasan perkebunan sawit dan tambang batu bara. Izin konsesi lahan di Kalimantan Timur adalah masalah yang sudah berjalan selama bertahun-tahun.  Satu kawasan bisa memiliki lebih dari satu izin. Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektare. Sementara luas daratan Kaltim hanya 12,7 juta hektare.  Di kaltim juga ada proyek warisan pemerintahan sebelumnya, Ibukota Nusantara  atau IKN.

Di Kalimantan Tengah,  Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol ditunjuk sebagai Kajati baru. Sebelumnya  Agus menjabat Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.  Sama dengan Kaltim, Kalimantan Tengah juga memiliki banyak kawasan perkebunan sawit dan tambang batu bara, emas serta nikel.  Di wilayah yang memiliki perkebunan dan pertambangan seperti Kalimantan Tengah, selain masalah kejahatan lingkungan oleh korporasi  juga pemberian izin oleh pihak yang berwenang di wilayah bersangkutan.

Sementara di Papua Barat, Basuki Sukardjono ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Sebelumnya Basuki adalah Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung. Papua Barat mencuat dengan kasus tambang nikel di Raja Ampat  yang disebut melibatkan orang-orang dekat mantan presiden Jokowi.  Warga lokal menolak tambang nikel  karena khawatir merusak kawasan wisata geopark yang telah menjadi brand kawasan tersebut.  Penolakan ini semakin membuka tabir pihak-pihak yang bermain di tambang nikel di kawasan ini.  Mondar-mandirnya kapal tugboat dan tongkang  yang bertuliskan JKW dan Iriana di perairan Raja Ampat telah membangun persepsi bahwa penambangan nikel di Raja Ampat ada hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya.

Di Nusa Tenggara Barat,  Kajati baru dijabat  oleh Wahyudi, yang sebelumnya  menjabat Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. NTB adalah daerah yang kaya bahan tambang. Bahan tambang di walayah ini sangat beragam jenisnya, mulai dari emas, tembaga, perak, titanium, mangan, besi, batu kapur, marmer, gipsum, dan batubara.  Bahan tambang itu banyak terdapat di  Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terutama di bagian selatan pulau tersebut.  Data Dinas ESDM NTB, pada tahun 2016,  ada 67 perusahaan tambang yang beroperasi di NTB. Dan pada tahun 2019 lalu, tinggal 24 perusahaan yang diperpanjang izinnya.

Meski mutasi adalah peristiwa biasa untuk penyegaran dan tujuan promosi di dalam organisasi,  namun dari sisi tempat dan waktu, mutasi di jajaran Korp Adhyaksa kali ini lebih dari sekadar peristiwa biasa.   Dari sisi tempat, 11 kajati baru di provinsi yang  kaya sumber alam  yang diidenfikasi terdapat kasus pelanggaran  yang merugikan negara.  Sementara dari sisi waktu, mutasi ini bersamaan dengan mencuatnya kasus-kasus pelanggaran besar di sejumlah wilayah.  Mutasi ini, hanya berselang  sebulan dari pengerahan pasukan TNI untuk mengawal kejaksaan.

Mutasi inipun seperti mengiringi pidato-pidato Presiden Prabowo dalam beberapa  kesempatan tentang pemberantasan korupsi.  

“Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu. Saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden Prabowo di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (02/06/2025).

Maka, bisa jadi mutasi kejaksaan ini adalah pelaksanaan dari peringatan Prabowo  kepada para korupstor selama ini.  Prabowo akan melaksanakan ucapannya  melalui kejaksaan, institusi hukum yang disebut dalam kendali  penuh dirinya.  Wallahua’lam. (Aswan AS)