Ada Potensi La Nina, BMKG Imbau Pemerintah untuk Mulai Mitigasi

ThePhrase.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi La Nina yang diperkirakan melanda Indonesia pada periode Juli hingga September 2024. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi kondisi ini.

"Laporan kepada Presiden perihal kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan 2024 sudah kami sampaikan agar mendapat atensi khusus pemerintah sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi dan diminimalisir sekecil mungkin," tutur Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dikutip dari laman BMKG, Selasa (25/6/2024).

Dwikorita juga menambahkan bahwa mayoritas wilayah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari, dan kondisi kering mulai terlihat di bagian selatan khatulistiwa.

"Sebagian wilayah Indonesia sebanyak 19% dari zona musim sudah masuk musim kemarau, dan diprediksi sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara segera menyusul memasuki musim kemarau dalam tiga dasarian ke depan. Kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September," jelasnya.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyebutkan beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus selama transisi ke fase La Nina, termasuk Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, serta sebagian Maluku dan Papua.

"Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau," ujarnya.

Langkah Mitigasi dan Antisipasi La Nina

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menyarankan beberapa langkah teknis untuk mitigasi dan antisipasi dampak La Nina. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca, yang dapat digunakan untuk mengisi waduk di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, terutama di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Seto berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan) dapat memastikan konektivitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan terdampak.

Sementara itu, Dwikorita mengimbau pemerintah daerah untuk mulai memanen air hujan secara masif. Panen air hujan dapat dilakukan melalui tandon-tandon atau tampungan air, kolam retensi, embung-embung, sumur resapan, dan lain-lain sebagai upaya mitigasi terhadap kondisi ekstrem hidrometeorologi basah.

"Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah terdampak dapat menyesuaikan. Karenanya, BMKG akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian dan gubernur provinsi terdampak," ujar Dwikorta. [nadira]