politics

Adi Prayitno: Jika PDIP Gabung Pemerintahan, Oposisi Tidak Akan Ada Suaranya

Penulis Rangga Bijak Aditya
Oct 09, 2024
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat hadiri acara seminar nasional di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10/24). (Foto: ThePhrase.id/Rangga Bijak Aditya)
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat hadiri acara seminar nasional di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10/24). (Foto: ThePhrase.id/Rangga Bijak Aditya)

ThePhrase.id - Pengamat politik, Adi Prayitno mengatakan apabila PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya menyatakan sikap untuk menjadi koalisi atau bergabung dengan pemerintahan, maka pihak oposisi di parlemen tidak akan terdengar suaranya. 

Hal tersebut disampaikan mengingat saat ini dari 8 (delapan) partai politik yang pada Pemilu 2024 lalu berhasil mendapatkan kursi di parlemen, hanya PDIP yang belum menentukan arah politiknya terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran.

“Apalagi kalau PDIP masuk di dalam (pemerintahan), 100 persen kelompok oposisi di parlemen ya tidak akan ada suaranya,” ucap Adi kepada awak media usai hadiri acara Seminar Nasional Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Cita Negara yang Merdeka dan Berdaulat di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, pada Rabu (9/10).

Bahkan, dengan PDIP yang saat ini belum menyatakan sikap, Adi sudah merasa pesimistis terhadap demokrasi di Indonesia ke depan, karena pihak oposisi berpotensi akan hilang karena tergolong kelompok minoritas di parlemen.

“Pesimis dalam konteks ini sangat potensial oposisi di parlemen itu akan ‘wassalam’. Tanpa PDIP sekalipun, kekuatan politik pro-pemerintahan Prabowo dan Gibran sudah 84%,” tukasnya.

Adi menjelaskan bahwa kebijakan politik di Indonesia bermuara di pemerintah dan DPR, dengan mekanisme voting atau pemungutan suara. Apabila 84% anggota parlemen tersebut tegak lurus dengan pemerintah dan tutup mata terhadap aspirasi rakyat, maka dapat dipastikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial pun akan tetap disahkan.

“Belum ada sejarahnya di negara ini, partai yang berkoalisi dengan pemerintah memprotes, apalagi menolak, apalagi kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakannya itu tidak berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.

Namun demikian, Adi menyatakan masih ada harapan agar demokrasi tetap dapat tumbuh, jika kelompok-kelompok yang berpikiran kritis bersatu dan dikembangkan. 

“Makanya saya bilang, satu-satunya harapan supaya demokrasi kita tumbuh, ya kelompok kritis, civil society, aktivis, mahasiswa, dan seterusnya itu yang kemudian harus dikembangkan,” tandasnya. (Rangga)

Artikel Terkait Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic