ThePhrase.id - Partai Golkar beri mandat penuh kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk tentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta keputusan lainnya yang diambil saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Minggu (4/6).

“Yang pertama, untuk Pilpres, diberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar,” ungkap Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai Rakernas di Jakarta, Minggu (4/6). Terkait dengan sistem pemilu, seluruh DPD Golkar dan ormas meminta Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Karena itu, Airlangga tugaskan DPP Pusat untuk perjuangkan sistem proporsional terbuka. Airlangga mengatakan mengenai pemilu legislatif, nama-nama caleg masih diurutkan berdasarkan alfabetis. Kemudian ke depannya diminta untuk diubah menjadi berdasarkan nomor urut yang sesuai dengan penilaian caleg tersebut. “Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu kriteria yang diminta,” sebut Airlangga.

Kemudian Airlangga juga menyatakan memberikan kesempatan lebih besar kepada politisi muda maupun wanita. Khusus wanita akan diperjuangkan kuota 30%, dan diberikan kemudahan pada saat masa kampanye nanti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI tersebut menegaskan bahwa seluruh ketua DPD, ketua umum ormas Hasta Karya, yang didirikan dan mendirikan, baik itu oleh DPP, ketua-ketua provinsi, kota, dan seluruh tingkatannya bertanggung jawab untuk pemenangan Partai Golkar di pileg, pilpres, dan juga pilkada 2024.

Instrumen-instrumen Partai Golkar Siap Hadapi Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa dalam rapat kerja nasional (Rakernas), Partai Golkar siap menghadapi Pemilu 2024 mendatang dengan semua instrumen. Ahmad Doli memaparkan instrumen yang pertama ialah jaringan struktur formal partai, kemudian yang kedua yaitu bakal calon legislatif (bakal caleg). “Bakal caleg yang kita sudah lakukan proses seleksinya selama dua tahun ini. Mulai rekrutmen 200 persen, dari seluruh tingkatan dan juga dapil,” papar Ahmad. Instrumen ketiga, lanjut Ahmad ialah membentuk badan khusus yang dinyatakan sudah bekerja selama dua tahun. “Untuk periode ini kita sudah juga membentuk badan khusus, Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Nah ini juga sudah bekerja selama dua tahun, dan kemudian sekarang sudah melakukan proses konsolidasi di tiap TPS,” tukasnya. (Rangga)