Akhir dari Skandal Naturalisasi Timnas Malaysia: FIFA Bongkar Dokumen 7 Pemain Tetap Palsu

Thephrase.id - FIFA mengonfirmasi bahwa dokumen yang diajukan untuk mendukung kelayakan tujuh pemain naturalisasi Malaysia terbukti palsu dan hal ini menjadi dasar keputusan Komite Banding FIFA dalam menolak banding yang diajukan Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terkait kasus pemalsuan identitas tersebut.

Temuan tersebut mencakup tujuh pemain naturalisasi yang sebelumnya memperkuat tim nasional Malaysia, yaitu Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano.

Dalam laporan yang dikutip dari media Malaysia Astro Arena, Komite Banding FIFA mengungkap bahwa dokumen kelahiran yang digunakan dalam proses administrasi ketujuh pemain tersebut menunjukkan perbedaan besar saat diverifikasi melalui akta kelahiran asli.

“Setelah mendapatkan akta kelahiran asli, FIFA menemukan bahwa dokumen tersebut adalah ‘kelahiran authentic’ dan terdapat perbedaan signifikan yang didefinisikan sebagai ‘kelahiran contrast’,” tulis Astro Arena mengutip isi surat Komite Banding FIFA pada Selasa (18/11).

Kesimpulan tersebut menjadi landasan penetapan status bahwa seluruh dokumen yang diajukan dalam proses naturalisasi itu tidak sah.

“Kesimpulannya tetap bahwa dokumen-dokumen tersebut palsu dan digunakan untuk menghindari persyaratan kelayakan para pemain,” tulis Astro Arena menambahkan.

FIFA menegaskan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur penggunaan serta pembuatan dokumen palsu dalam kegiatan sepak bola.

Komite Disiplin FIFA sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada FAM berupa denda sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan sekitar Rp7,3 miliar yang dinyatakan berlaku sejak keputusan disiplin diumumkan.

Selain itu, ketujuh pemain naturalisasi tersebut juga dijatuhi larangan beraktivitas dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan serta denda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar Rp41,8 juta yang mulai berlaku pada 26 September 2025.

Dokumen alasan tertulis penolakan banding FAM yang dirilis FIFA pada 17 November menjelaskan proses investigasi panjang dan temuan detil yang mencakup pemalsuan data keluarga para pemain untuk mengklaim keturunan Malaysia.

“FIFA menemukan bahwa FAM mencantumkan kakek-nenek para pemain yang terlibat sebagai warga negara Malaysia, meskipun catatan resmi mereka lahir di Spanyol, Argentina, Brasil, dan Belanda,” tulis FIFA dalam laporan yang dikutip Berita Harian.

Laporan tersebut turut menyoroti ketidaksesuaian data yang diajukan FAM serta kegagalan federasi dalam melakukan verifikasi meskipun FIFA telah berulang kali meminta klarifikasi atas ketidaksesuaian tersebut.

“FAM juga dituduh telah menyerahkan dokumen yang bertentangan, mengklaim keturunan yang tidak sah, dan gagal melakukan verifikasi yang memadai meskipun FIFA telah berulang kali meminta penjelasan,” tulis Berita Harian menambahkan.

Hasil investigasi menyebut bahwa pemalsuan dokumen tersebut memungkinkan para pemain mendapatkan status kelayakan untuk membela Malaysia dalam pertandingan internasional, termasuk laga melawan Vietnam pada Juni lalu di mana dua pemain naturalisasi mencetak gol dalam kemenangan 4-0.

“Komite Banding FIFA menyatakan bahwa pemalsuan dokumen tersebut memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi Malaysia dan menolak klaim bahwa hal itu hanya masalah administratif atau kasus sepele. FIFA menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak integritas sepak bola internasional,” tulis Berita Harian.

Selama proses banding, FAM menyampaikan bahwa sekretaris jenderalnya telah diskors sementara dan sebuah komite independen yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Agung Tun Raus Sharif telah dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut di level domestik.

Namun FIFA tetap mempertahankan keputusan awal dan menegaskan bahwa upaya internal FAM tidak mengubah tingkat pelanggaran yang merugikan integritas kompetisi, sehingga tidak ada alasan untuk mengurangi hukuman yang sudah dijatuhkan.