Ancaman ‘Chaos’ jika Ijazah Jokowi Ditunjukkan, Rocky Gerung: Itu Bentuk Kepanikan

ThePhrase.id - Pengamat politik, Rocky Gerung merespons pernyataan Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakup Hasibuan yang menyebut bahwa ijazah milik Jokowi tidak ditunjukkan karena akan menimbulkan chaos (kekacauan)

Rocky menilai pernyataan tersebut dilontarkan karena adanya kepanikan yang dirasakan pihak Jokowi, yang mana sampai saat ini masih ditekan dengan tuntutan publik untuk menunjukkan ijazahnya.

“Kelihatannya pihak Jokowi makin panik, sehingga mulai mengancam kembali seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan, akan ada chaos,” ucap Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Senin (16/6).

Ia kemudian menyoroti janji-janji Jokowi semasa menjabat sebagai Presiden RI yang tidak terealisasikan. Ketidakjujuran yang ditunjukkan berulang kali itu menurutnya menjadi alasan bahwa masyarakat ingin meminta kejujuran Jokowi soal ijazah miliknya.

Rocky kemudian menanggapi ungkapan ‘siapa mendalilkan maka dia yang mesti membuktikan’. Ia mengatakan hal tersebut berlaku di persoalan pidana, yakni dalam urusan hukum antar individu.

Sedangkan, lanjutnya, urusan yang melibatkan Jokowi tersebut bukan soal pidana.

“Ini bukan antar individu, Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara,” jelasnya.

“Jadi sekali lagi, filosofi ini enggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, ‘anda punya ijazah apa tidak?’ itu dasarnya,” tukas Rocky.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menyebut bahwa akan terjadi kekacauan apabila ijazah Jokowi diperlihatkan kepada publik, yakni tuntutan untuk menunjukkan dokumen tersebut akan dilayangkan kepada siapa pun.

“Yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-createchaos dan preseden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya,” ujar Yakup di Jakarta, Minggu (15/6).

“Ini bisa terjadi kepada siapa pun. Kepada kepala daerah mana pun, anggota DPR mana pun, masyarakat sipil mana pun, bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” lanjutnya.

Yakup menegaskan bahwa dalam negara hukum, pihak yang mendalilkanlah yang harus membuktikan. Terlebih, ia yakin bahwa persoalan keaslian ijazah Jokowi akan terus berlanjut meskipun ijazah tersebut ditunjukkan. (Rangga)