ThePhrase.id - Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan bahwa akan ada hukuman sosial terhadap pemerintah apabila program unggulan Presiden RI Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti atau dibatalkan.
Hal tersebut disampaikan merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menjelaskan anggaran MBG senilai Rp71 triliun yang disiapkan pemerintah belum tersebar merata ke para penerima manfaat.
“Tentu setiap kebijakan, akan ada paradoksnya, apalagi kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen. Kan Pak Prabowo jadikan MBG ini sebagai andalan legitimasi Beliau, jadi kalau proyek yang populis ini batal, itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintahan ini,” ucap Rocky melalui channel YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (14/1).
Rocky menyebut bahwa masyarakat saat ini sudah melihat bagaimana kehati-hatian harus dimulai mengenai bonafiditas para penyelenggara, mulai dari ketersediaan bahan mentah untuk mengolah MBG, distribusi, hingga daya sanggup atau kapasitas APBN untuk membiayai.
Ia kemudian mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan berbagai kritik yang mulai disuarakan publik, termasuk permasalahan merata atau tidaknya sumber-sumber makanan.
“Misalnya yang sudah viral bahwa kelayakan dari konsumsi harian itu dianggap kurang memenuhi standar gizi atau kurang memenuhi standar pelayanan yang sehat,” imbuhnya.
Selain itu, Rocky menyoroti bagaimana keberlanjutan program MBG usai pihak Istana menyebutkan sebagian anggaran program MBG masih datang dari kantong pribadi Presiden Prabowo.
“Mungkin akuntabilitasnya bisa dipertanggunjawabkan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa perencanaan MBG ini yang skalanya nasional suatu waktu akan berhenti, karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman personal,” tukas Rocky.
“Bagaimanapun, uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun, tapi itu bukan bagian dari APBN,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran MBG yang saat ini disetujui DPR RI sebanyak Rp71 triliun, berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun pada Juli 2025.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulhas di Serang, Banten pada Jumat (10/1).
Pelaksanaan program MBG pada Januari hingga April akan menyasar 3 juta pelajar penerima manfaat, selanjutnya dari April hingga Agustus, akan mencapai 6 juta pelajar penerima manfaat.
Adapun untuk Agustus hingga Desember ditargetkan akan mencapai 15 hingga 17,5 juta pelajar penerima manfaat. (Rangga)