Anggaran Stunting Rp10 Miliar Resahkan Presiden Jokowi

ThePhrase.id - Presiden Joko Widodo geram atas program pemerintah dalam penanganan masalah gizi kronis pada anak-anak (Stunting).

Masalah yang diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang pada anak yang masih dalam pertumbuhan ini menjadi perhatian Presiden Jokowi karena anggaran yang mencapai Rp10 miliar, sebagian besar teralokasi untuk perjalanan dinas dan rapat.

Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah yang berlangsung pada Rabu, 14 Juni 2023, Presiden Jokowi dengan nada kesal mengungkap dari total anggaran Rp10 miliar, sebanyak masing-masing Rp 3 miliar digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat.

“Untuk penguatan, pengembangan apa, apa bla bla dua miliar (rupiah). Yang benar buat beli telur itu hanya dua miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini,”tanya Jokowi.

Keresahan Presiden Jokowi dapat dipahami, pasalnya berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia tahun 2022 masih mencapai 21,6%. Kendati angka tersebut turun dibanding 2021 yang tercatat masih 24,4 persen, namun di usia kemerdekaan Indonesia yang menapaki 78 Tahun kondisi Kesehatan anak Indonesia mengkhawatikan dan mengancaman masa depan Indonesia Emas 2045.

Menurut Jokowi, pola penggunaan anggaran ini harus diubah, di mana seharusnya lebih besar atau Rp8 miliar dinikmati oleh kelompok sasaran (anak-anak stunting) dalam bentuk makanan seperti telur, daging, dan ikan.

Penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran juga dikritik Presiden Jokowi pada pengembangan UMKM. Ia menyebutkan dari anggaran Rp2,5 miliar, sebesar Rp1,9 miliar dipakai untuk honor dan perjalanan dinas.

“Kesitu-situ terus sudah. Itu nanti sisanya ya 0,6 miliar, yang enam ratus juta, itu nanti masih muter-muter aja, pemberdayaan, pengembangan istilah-istilah yang absurd. Konkrit langsung ajalah, untuk modal kerja, untuk mesin produksi, untuk marketing. Karena kan anggaran pengembangan itu,”katanya.

Menurut Presiden Jokowi, upaya memperbaiki postur anggaran yang jelas ini merupakan tugas BPKP yang berorientasi pada hasil. Lembaga pengawasan keuangan ini sudah saatnya mengarahkan Pemerintah Daerah, BUMN, Kementerian dan Lembaga pada penganggaran yang konkrit, agar anggaran negara yang dialokasikan lebih produktif.

“Saya hanya ingin menegaskan bahwa orientasi kita sekarang memang harus hasil. Kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain,”harap Jokowi. (IM)