Anies Baswedan Soroti Objektivitas dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional: Jangan Ditambah ataupun Dikurangi

ThePhrase.id - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengomentari rencana pemerintah soal penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, sejarah perlu ditulis selengkap mungkin, tanpa ditambah atau dikurangi agar dapat menjadi pelajaran sekaligus bahan koreksi untuk diperbaiki.

“Penting untuk tidak mengurangi dan juga tidak menambah, tapi selengkap apa adanya, sehingga sejarah menjadi pelajaran, keberhasilan jadi kebanggaan, kekurangan jadi bahan untuk koreksi,” ucap Anies kepada awak media usai menghadiri acara Rapimnas Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu (13/7).

Oleh karenanya, Anies menekankan agar sejarah ditulis sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu secara jujur dan lengkap.

“Ya, objektivitas, kelengkapan atas semua peristiwa yang terjadi,” imbuhnya.

Anies yang juga seorang mantan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu itu mengungkapkan bahwa setiap bangsa memiliki masa lalu yang baik maupun kurang baik. Hal tersebut tentunya tetap menjadi bagian dari sejarah yang perlu diketahui rakyat.

“Bangsa manapun ada masa jaya, ada prestasi yang dibanggakan, ada problem yang harus dikoreksi. Kesemuanya adalah bagian dari sejarah, karena itulah semuanya jadi pelajaran,” kata Anies.

“Itulah perjalanan bangsa. Manusia juga begitu, ada prestasi, ada mungkin hal yang membuat frustasi, dan itu bagian dari sejarah pribadi,” tukasnya.

Uji Publik Siap Digelar 20 Juli

Diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud) saat ini, Fadli Zon menyatakan bahwa uji publik penulisan ulang sejarah nasional siap digelar pada tanggal 20 Juli 2025 mendatang, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” ujar Fadli dalam keterangannya di Beijing, China pada Jumat (11/7).

Uji publik tersebut nantinya akan diselenggarakan dalam bentuk seminar dan diskusi, agar seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan pendapat, kritik, maupun argumentasi mengenai isi buku sejarah tersebut secara langsung.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR RI, untuk mengawasi dan memastikan penulisan sejarah ditulis ulang dengan baik.

“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama Pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk, menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” pungkas Dasco di Jakarta pada Minggu (6/7). (Rangga)