Anies Baswedan Tanggapi RUU TNI Disahkan DPR: TNI Milik Rakyat, Harus Dibahas Terbuka

ThePhrase.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan tanggapannya mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (20/3).

Anies berpandangan bahwa TNI adalah milik rakyat, sehingga hal apapun yang ingin dibahas soal TNI sudah semestinya dilakukan di ruang terbuka agar diketahui oleh rakyat.

“TNI itu milik rakyat, karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, di ruang diskusi, di ruang seminar, di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat,” ucap Anies ketika menghadiri acara diskusi Intelektual Muslim di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (21/3).

Menurutnya, kebijakan yang didiskusikan melalui dialog terbuka dan mendalam akan melahirkan kebijakan dengan karakter yang matang.

Namun sebaliknya, jika urusan yang cukup besar itu diputuskan secara tertutup dan terburu-buru, maka dapat menimbulkan rasa khawatir masyarakat akan dampak yang tidak baik bagi negara maupun bagi TNI itu sendiri.

“Kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini bertujuan memang untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya,” imbuh Anies.

Jangan Sampai Revisi UU TNI Justru Membebani

Anies mengatakan merupakan hal yang logis untuk merevisi sebuah UU yang telah berjalan lebih dari dua dekade, termasuk UU TNI. Namun, perlu dipastikan bahwa revisi tersebut benar-benar membawa perbaikan, bukan justru menimbulkan masalah baru.

“Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya, TNI selalu berada di garis depan untuk membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara,” jelas Anies.

Mantan calon Presiden RI pada Pemilu 2024 lalu itu mengingatkan perlunya berhati-hati dalam mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang benar, agar revisi tersebut tidak membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru mengurangi fokus utamanya.

Selain itu, Anies juga menyoroti permasalahan soal meritokrasi yang tengah dirasakan, untuk memberikan promosi berdasarkan prestasi, bukan koneksi.

“Seseorang diangkat menjadi jenderal, komandan, panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaannya, itu diakomodasikan atau tidak di dalam revisi ini? Sementara, itu yang dirasakan,” tandasnya. (Rangga)