politics

Anies Klaim Dirinya Gubernur Jakarta Paling Banyak Beri Izin Tempat Ibadah

Penulis Rangga Bijak Aditya
Dec 13, 2023
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana capres di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/23). (Foto: Tangkapan layar YouTube/KPU RI)
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana capres di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/23). (Foto: Tangkapan layar YouTube/KPU RI)

ThePhrase.id - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan klaim dirinya merupakan Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin terhadap pembangunan tempat ibadah beragam agama di DKI Jakarta.

“Kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan,” ucap Anies dalam acara debat perdana capres di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12).

Hal tersebut merespons tanggapan capres nomor urut 2 Prabowo yang menanyakan tanggapan Anies terkait adanya keluhan dari kalangan minoritas mengenai perizinan tempat ibadah yang sulit didapatkan.

“Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya,” ujar Prabowo.

Anies mengatakan saat dirinya menjadi Gubernur Jakarta, terdapat banyak izin tempat ibadah seperti gereja yang tak terselesaikan hingga 40 tahun, yang akhirnya ia tuntaskan. Begitu pula tempat ibadah agama lainnya yang akhirnya menerima izin dan dapat digunakan oleh pemeluk agama tersebut.

“Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapatkan izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk dapat bisa beribadah,” tukas Anies.

Program “Hotline Paris” Pelayanan Pengacara Gratis

Anies menyatakan dirinya memiliki rencana untuk menciptakan suatu program layanan pengacara online (daring) untuk masyarakat secara gratis.

Hal tersebut disampaikan dalam upaya penegakkan hukum, dengan memudahkan masyarakat untuk melapor atau melakukan pengaduan serta meminta bantuan hukum apabila dibutuhkan.

“Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah “Hotline Paris”,” papar Anies.

Jika berbicara mengenai kerukunan, Anies menilai negara harus membuka komunikasi dengan seluruh masyarakat, negara sebagai penyelenggara harus menjangkau semua.

“Dengan cara begitu, maka rakyat yang mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara,” tandasnya. (Rangga)

Artikel Terkait Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic