Anies Sebut Tiga Syarat Kabinet Sehat untuk Wujudkan Ekonomi Berdaya Saing

ThePhrase.id - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Anies Baswedan sebutkan tiga syarat kabinet sehat untuk wujudkan pembangunan dan perekonomian nasional yang memiliki daya saing.

Syarat-syarat tersebut yaitu kompetensi dari orang-orang yang dipilih, lalu relevansi, dan juga integritas.

“Bicara tentang kabinet, satu kompetensi, kedua relevansi, dan ketiga integritas,” sebut Anies usai hadiri acara “Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) dikutip Antaranews.

Ketiga syarat tersebut menurutnya harus terpenuhi jika menginginkan pembangunan dan perekonomian yang lebih berkualitas dan kompetitif. Termasuk syarat integritas, agar kabinet tidak berisi orang-orang bermasalah.

Latar belakang orang-orang menurutnya bukan menjadi masalah, sebab prinsip yang harus dipegang ialah tiga syarat yang ia sebutkan untuk membentuk kabinet sehat demi terciptanya pembangunan dan pereokonomian yang kompetitif.

Tiga syarat tersebut dapat dipenuhi oleh orang-orang dengan latar belakang berbeda.

“Latar belakangnya bisa berbeda-beda, mau latar belakangnya berpartai, tidak berpartai, mau latar belakangnya dari pusat, dari daerah, laki-laki, perempuan, itu semua macam-macam,” imbuhnya.

Hapus “Bad Governance” Bangun Ekonomi Nasional

Anies menyampaikan komitmennya untuk menghapus bad governance atau pemerintahan yang buruk, untuk membangun perekonomian nasional dan bebas dari pungutan liar (pungli).

“Ini ada beberapa yang harus diperbaiki, satu adalah di tingkat sistem. Ada sebenarnya jenis-jenis pungli yang berjalan tersistem, dan ini koreksinya di sistem,” ujar Anies.

Ia menilai perlu perbaikan di tingkat sistem agar hal-hal buruk tidak terus terjadi, menurutnya pemerintahan yang buruk sangat rentan terjadinya praktik pungli.

Oknum atau pelaku dalam praktik pungli juga menjadi hal yang perlu diperbaiki. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemerintah tidak bisa mengurusnya sendiri, melainkan perlu melibatkan pelaku usaha untuk membasmi praktik tersebut.

Hal tersebut karena menurutnya, pelaku usaha mengetahui celah, bagaimana, kapan, dan seberapa besar praktik pungli terjadi.

“Komitmennya adalah kami harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat,” tandasnya.

Anies berkomitmen memaksimalkan sistem merit atau kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang apapun. (Rangga)