e-biz

Aturan Baru Kemnaker: Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon hingga Regulasi Cuti Pekerja

Penulis Rangga Bijak Aditya
Nov 19, 2026
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. (Foto: kemnaker.go.id)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. (Foto: kemnaker.go.id)

ThePhrase.id - Pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan penting dalam aturan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 tersebut mengatur kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon hingga ketentuan cuti bersama yang tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Salah satu kebijakan baru adalah pembentukan lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Perusahaan diwajibkan mempersiapkan dan menyetorkan dana tersebut untuk menjamin hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pesangon sejak pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Jadi, dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK,” ungkap Indah, dilansir detikfinance pada Selasa (17/11).

Perusahaan ditargetkan mulai menyerahkan dana pesangon paling lambat pada Oktober 2027 mendatang. Sementara itu, lembaga pengelola ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

“Maka, kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi (pegawai) ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon,” tutur Indah.

Ia menekankan bahwa pengusaha yang tidak menyediakan dana pesangan tersebut sampai waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

Sementara itu, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Menperin Komunikasikan dengan Pelaku Industri

Di sisi lain, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji menyatakan akan berkomunikasi dengan pelaku industri mengenai penerapan aturan baru, termasuk ketentuan cuti bersama.

“Gini ya, itu sudah jadi ketentuan undang-undang dan berlaku, ya. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan. Nanti saya akan bicara sama industri, ya,” ujar Sarmuji.

Berdasarkan Pasal 118 ayat (6), cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Adapun hak cuti tahunan minimal tetap 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan berturut-turut. (Rangga)

Artikel Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic