Awas, Politisasi Bansos di Ujung Kampanye

ThePhrase.id - Melihat rekam jejak cawe-cawe rezim ini  untuk tetap berkuasa dalam satu periode terakhir ini membuat banyak pihak wasapada.  Menjelang Pemilu 2019 lalu,  banyak orang ditangkap hanya karena memakai kaos yang bertuliskan “ganti presiden”.  Seolah-olah wacana ganti presiden dalam Pemilu 2019 lalu dipandang sebagai wabah berbahaya yang harus diberantas.

Publik yang sudah tahu dengan sepak terjang rezim Jokowi, ketika itu memilih untuk mengganti presiden secara konstitusional melalui pemilu dengan berkampanye ganti presiden.  Tapi kesigapan aparat di lapangan menangkap mereka menyebarkan ide ganti presiden itu membuat wacana ini mengendap di pikiran-pikiran publik dan tidak berubah menjadi aksi.

Baru, ketika Prabowo Subianto mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno, antusiasme ganti presiden seperti mendapat titik artikulasi menyalurkan aspirasi lepas dari rezim Jokowi. Namun dalam perjalanannya,  Prabowo ternyata hanya sebagai ghost competitor atau pesaing pura-pura yang berperan untuk menjadi pesaing yang bertujuan memenangkan aktor utama. Terbukti dari anomali angka-angka penghitungan suara di layar TV  yang tidak ditindaklanjuti, tuntutan pendukungnya untuk menggugat dugaan kecurangan yang tak didengar, dan terakhir Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kabinet Jokowi  sebagai reward atas peran yang dimainkannya itu.

Pemilu 2024, Prabowo benar-benar membuktikan dirinya sebagai Jokowi’s man dengan menjadikan dirinya sebagai calon presiden yang didukung Jokowi. Melakukan apa saja sebagai bukti dan bakti, termasuk menjadikan Gibran, putra sulung Jokowi yang belum cukup umur mendampinginya  sebagai calon wakil presiden.  Demi  seorang Gibran, Prabowo menampik nama-nama politisi besar Tanah Air sebagai cawapresnya dan mengabaikan aturan dengan mengakali undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dimainkan oleh Jokowi dan keluarganya.

Pelanggaran etika berat Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam meloloskan Gibran Rakabuming  sebagai cawapres tidak berdampak pada pencalonan Gibran, meskipun Sang Paman telah diberhentikan dari jabatannya.   Predikat sebagai anak haram konstitusi yang dilekatkan kepadanya tidak menghentikan langkah Gibran menuju puncak kekuasaan.  

Ketua KPU, Hasyim Asyari  yang diputuskan telah melanggar etik karena menerima pencalonan pasangan Prabowo- Gibran,  hampir dipastikan juga tidak akan berdampak bagi perjalananan Gibran menjalankan misi keluarganya.  Gibran menjadi sosok pelanjut kekuasaan setelah wacana tambahan periode presiden dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak publik.

Kini, masuk ke arena permainan, semua strategi dan cara yang telah dirancang lama pun dimainkan.  Namun, sebagian permainan curang itu terbongkar dalam investigasi media yang menelusuri hal itu.  Seperti yang ditulis Tempo edisi  6 Desember 2023 yang mengangkapkan dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.  Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi.

Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan dan menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil.

“Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin,” tulis Tempo.

Demikian juga rekaman video pertemuan aparat sipil dan hukum di satu daerah untuk memenangkan Prabowo- Gibran, semakin menguatkan dugaan adanya gerakan massif dan terstruktur pemenangan Prabowo-Gibran secara curang.  Dugaan yang membuat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung hal ini dalam pidatonya pada  kampanye akbar pasangan Ganjar – Mahfud di Gelora Bung Karno, Sabtu (3/2/2024).

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.

Megawati bercerita tentang kadernya, juru bicara pasangan nomor urut 03, Aiman Wicaksono yang diperiksa polisi karena menyiggung aparat yang tidak netral.

Mainkan Bansos

Setelah upaya curang dengan pengerahan aparat negara banyak yang terkuak ke permukaan, publik kini mewaspadai  politisasi Bansos (bantuan sosial) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk mengelabui calon pemilih.  Sebagai pihak yang sedang berkuasa  pemerintah memiliki kendali untuk menentukan waktu dan tempat  penyalurannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan.  Bansos dan BLT  yang dianggarkan dari APBN itu, oleh penyalurnya akan diklaim sebagai bantuan yang berasal dari pihak atau sosok tertentu.

Seperti yang terjadi di Kendal Jawa Tengah, Ketika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan  berkampanye pada 26 Desember 2023. Saat orasi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu secara terang-terangan "menjual" program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik.

"Yang bangun jalan tol siapa?" teriak politikus yang akrab disapa Zulhas.
"Pak Jokowi!" jawab massa yang hadir.
"Yang kasih bansos sama BLT siapa?" tanya Zulhas.
"Pak Jokowi!" sahut massa.
"Yang suka sama Jokowi angkat tangan!" teriak Zulhas yang diikuti massa dengan mengangkat tangan.
"Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?" ucap Zulhas yang langsung disambut massa, "cocoook..."
"Gibran itu siapa sih?" kata Zulhas.
"Anaknya Pak Jokowi!" teriak massa.

Aksi Zulkifli Hasan itu mengundang reaksi keras sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima menegaskan hal itu sebagai politisasi Bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria Bima saat konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, bansos merupakan kewajiban konstitusi untuk membantu masyarakat miskin. Maka itu, bansos yang mengatasnamakan seseorang atau pejabat merupakan pembodohan.

"Kalau ada yang bilang bansos itu atas kebaikan seorang pejabat atau atas kebaikan si X atau C, itu adalah kebohongan dan pembodohan. Bansos itu adalah hak rakyat yang memang harus, kewajiban negara untuk memberikannya," ujar Cak Imin di acara Slepet Imin di Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.

Kekhawatiran akan terjadinya politisasi bansos, terutama di ujung masa kampanye telah menjadi materi debat  capres terakhir pada 4 Februari 2024 dalam sesi tanya jawab antar capres.  Capres 03, Ganjar Pranowo bertanya kepada Capres 01, Anies Baswedan tentang pengelolaan Bansos yang dianggarakan dari APBN itu  tidak menjadi klaim pihak tertentu sebagai pihak yang berjasa mengadakan bansos itu.

Bansos itu adalah program pemerintah yang dianggarkan dari APBN, alias kas negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.  Pendapatan dari pajak itu yang kemudian disalurkan kepada rakyat tidak mampu melalui program-program bansos di bawah anggaran perlindungan sosial (perlinsos).

Dalam APBN 2024, anggaran perlinsos tersebut sudah dialokasikan sebesar Rp 496,8 triliun. Dana itu dianggarkan dalam program bansos rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan BLT Desa.

Kekhawatiran politisasi  bansos ini, setelah melihat adanya kasus seperti yang terjadi di Kendal itu dan juga cawe-cawe  Jokowi yang menghalakan segala cara untuk memenangkan pasangan 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Aswan AS)