Babak Baru Konflik PDI Perjuangan dan Jokowi

ThePhrase.id - Penetapkan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan (PDI P) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  telah memperbesar kobaran perseteruan antara PDI Perjuangan dengan mantan petugas partainya, Joko Widodo.  Pihak PDI Perjuangan mengaitkan penetapan status tersangka Hasto itu dengan cawe-cawe Jokowi, yang menggunakan pengaruhnya terhadap  lembaga anti rasuah itu.  Bila tidak diantisipasi konflik Jokowi dan PDI Perjuangan dapat menganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. "Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny , Selasa (24/12/2024),

Pernyataan PDI Perjuangan ini dinilai beralasan karena sebulan sebelum penetapan itu, pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie sudah mengingatkan bahwa Hasto akan dijadikan tersangka oleh KPK. “Mas Hasto kalau terlalu keras akan di-KPK-kan.  Omongan saya enggak salah kan?” ujar Conny  di akun Instagram pribadinya pada Kamis (26/12/2024).

Conny mengaku telah menyimpan sejumlah dokumen dan video titipan Hasto tentang berbagai pelanggaran dan kasus yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Dokumen itu akan menjadi bom waktu yang akan diledakkan sewaktu-waktu ketika ada situasi politik yang  dapat menjadi pemicu.

Namun belum sempat dokumen itu dibuka, tiba-tiba Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pemimpin negara terkorup di dunia.  Penetepan status Jokowi ini dilakukan oleh lembaga nonpemerintah,  Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  Jokowi disandingkan dengan 5 pemimpin  negara paling korup laiinya,  yaitu Diktator Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Penobatan Jokowi  sebagai presiden terkorup ini diberikan menjelang pergantian tahun dan seperti menjadi hadiah tahun baru untuk presiden ke-7 Indonesia itu.  Sama situasinya dengan Hasto yang mendapat status tersangka oleh KPK  menjelang malam Natal 2024 yang seolah menjadi hadiah Natal bagi Hasto sebagai seorang penganut Katolik. 

Ada satu pertanyaan, apa Jokowi bisa cawe-cawe dalam penetapan tersangka Hasto di KPK, sementara Jokowi sudah tidak berkuasa lagi?  Meski secara struktural Jokowi tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara seperti KPK, namun Jokowi memiliki andil atau jasa dalam penetapan para komisioner KPK saat ini.

Pelantikan komisioner KPK periode sekarang memang dilakukan pada masa Presiden Prabowo, namun proses seleksi dan pemilihannya dilakukan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.  Dari sinilah kemudian muncul dugaan, jika Jokowi masih memiliki pengaruh terhadap personil di KPK.  Pengaruh yang bisa dibangun Jokowi untuk mengendalikan tokoh tertentu dengan memberinya jabatan, uang  atau kasus hukum sebagai tali kekangnya.  

“Kemudian apakah ada hubungan orang-orang Jokowi pada Komisioner KPK saat ini? Ya tentu saja,” ujar Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli Minggu (29/12/2024).

Guntur Romli menunding, penetapan Hasto sebagai tersangka itu bermotif politik.  Ia pun membandingkan kasus yang disangkakan kepada Hasto dengan kasus ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara namun belum diusut oleh KPK. “Sangat kental nuansa politiknya, bahkan bagi kami ini merupakan kasus politik, bukan kasus hukum dan tidak layak disebut dengan kasus hukum,” ujar Romli.

KPK Sebagai Gada

Jika benar, ada motif politik dalam kasus Hasto dan Jokowi berperan dalam penetapan Hasto sebagai tersangka, maka KPK telah menjadi gada atau senjata yang digunakan di padang Kurusetra, tempat berlangsungnya perang Baratayudha.  Yakni perang antara Pandawa dan Kurawa, dua keluarga yang memiliki asal yang sama.  

Perang atau konflik yang dipicu oleh pernyataan Hasto  tentang Jokowi yang ingin melanjutkan tahta dengan memperpanjang singgasananya menjadi tiga periode.  Namun keinginan Jokowi itu ditolak oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sorkarnoputri  karena melanggar atau tidak sesuai konstitusi.  “Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto mengulang ucapannya dalam videonya pada Kamis (26/12/2024).

Penolakan itu dijawab Jokowi dengan sikap “mbalelo”  atau membangkang terhadap partai dengan mengusung anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres pada Pilpres 2024.  Sikap yang berbeda dengan PDI Perjuangan yang mengusung  Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. "Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo," kata   Politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno, Kamis (2/5/2024).

Atas sikap mbalelonya itu, PDI P pun menyatakan Jokowi dan Gibran bukan lagi kader partai berlambang kepala banteng itu.  Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto  dalam beberapa kesempatan yang dijawab Jokowi dengan pengakuan masih menyimpan kartu anggota PDI Perjuangan.  

PDI P kemudian mengeluarkan surat dan mengumumkan secara resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai.  Pemecatan itu diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12/2024).  Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024,  yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi," ujar Komarudin. Pemecatan juga dilakukan terhadap putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution.  

Pemecatan Jokowi itu ternyata tidak mengakhiri konflik  Jokowi dan PDI P, namun malah memasuki babak baru dengan  serangan  balik Jokowi  yang menyasar Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.  Babak baru yang juga mulai menyeret pihak di luar PDI Perjuangan seperti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang pasang badan membela Jokowi pada isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

“Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Perseteruan yang bisa saja menarik squad atau  tim Presiden Prabowo Subianto ke dalam pusaran konflik di tengah padang Kurusetra itu. Karena selain Bahlil masih ada  orang-orang Jokowi di kabinet merah putih  yang masih setia atau tersandera oleh Jokowi.  Apalagi, Hasto yang menjadi sasaran tembakan itu telah menyiapkan amunisi dan bom waktu yang bisa diledakkan sewaktu-waktu jika ada pemicu.  

Ruang untuk meluncurkan amunisi itu sudah terbuka lebar dengan predikat Jokowi sebagai pemimpin paling korup di dunia saat ini.  Ruang itu bisa menjadi titik penyelesaian atau justru titik ledakan yang akan mengenai mereka yang ada di dalam arena pertikaian dan juga berdampak pada mereka yang ada di luar arena  tapi  masuk dalam radius ledakan itu.  

Sebuah kondisi yang harus diwaspadai, agar tidak menganggu fokus dan konsentrasi pemerintah yang sedang memulihkan situasi politik dan ekonomi saat ini.  Karena,  dalam konflik atau perang Baratayuda, bukan hanya melibatkan Pandawa dan Kurawa, tetapi ada pihak lain di luar arena yang sengaja menyiram minyak untuk mengobarkan perang agar makin besar. Wallahua’lam. (Aswan AS)