
ThePhrase.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia merespons seruan dari Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang melalui suratnya meminta sejumlah menteri untuk melakukan evaluasi total dengan “tobat nasuha”.
Bahlil menyebut bahwa seluruh pejabat pemerintah, termasuk dirinya maupun Cak Imin perlu melakukan evaluasi diri menyusul bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut.
“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya. Semua, kita semua harus apa ya, ya, evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12).
Ia mengatakan dalam struktur pemerintahan, hanya Presiden RI, Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada para menteri. Karena itu, Bahlil menegaskan hanya akan fokus pada tugas yang diberikan presiden, khususnya penanganan di wilayah bencana.
“Di kabinet, yang bisa perintah saya, Pak Presiden Prabowo, dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” tukasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin sudah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi atas pernyataan yang telah menyinggungnya.
“Beliau (melalui WhatsApp) mengatakan minta maaf kepada saya, bahwa tidak itu yang beliau maksudkan, soal tobat nasuha itu. Saya menghargai, Cak Imin gentle man ya, minta maaf,” ucap Raja Juli di Jakarta.
Menurutnya, sebagai sesama menteri di kabinet Prabowo perlu untuk saling mendukung dan mengingatkan. Meskipun demikian, ia mengaku menerima ajakan tobat dari Cak Imin tersebut.
“Tapi tentu, ajakan tobatnya saya kira saya terima, semua orang saya kira harus tobat, kita tobat bareng-bareng ya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa ia telah berkirim surat kepada tiga anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menhut Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Surat tersebut berisi ajakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan lingkungan, khususnya terkait banjir besar di Sumatera.
“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” kata Cak Imin dalam sebuah acara di Bandung, Senin (1/12) lalu. (Rangga)