Bantah Pemerintah, PDIP Tegaskan MBG Caplok Anggaran Pendidikan Rp223,5 Triliun

ThePhrase.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik pernyataan pemerintah soal pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim tidak "mencaplok" anggaran pendidikan.

Pemerintah menyebut pendanaan program MBG berasal dari hasil efisiensi anggaran terhadap hampir seluruh Kementerian/Lembaga. PDIP justru menegaskan, sebagian dana pendidikan digunakan untuk program mercusuar Presiden Prabowo Subianto.  

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati menyebut bahwa anggaran pendidikan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp769 triliun.

"Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dan APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan," kata MY Esti saat konfrensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).

Menukil laporan APBN, MY Esti mengungkap bahwa anggaran program MBG memotong porsi anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun.

"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa dana program MBG sudah dimasukkan ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Hal itu dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggara 2026.

"Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2024 tentang rincian APBN tahun 2025, dan di situ disebutkan untuk Badan Gizi Nasional Rp223.558.960.490. Jadi Rp223 triliun," terangnya.

Kendati begitu, dia menyampaikan bahwa pembukaan data tersebut tidak dalam rangka kritik semata, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi.

"Kita bernegara dipandu oleh undang-undang. Menyampaikan dengan benar sesuai UU dan Perpres adalah bentuk menghormati DPR dan pemerintah sebagai pembuatnya. Jadi, kita luruskan ternyata memang diambil dari anggaran pendidikan," terangnya.

Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menyebut anggaran program MBG tidak mengganggu postur anggaran pendidikan, justru pemerintah disebut menambah anggaran pendidikan melalui anggaran belanja tambahan (ABT).

"Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan, Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT dan fokus peningkatan sarana prasarana, mutu, dan kesejahteraan guru," kata Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2).

Sementara, Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menyatakan bahwa program MBG masuk dalam postur anggaran pendidikan.

Namun, Lalu menegaskan bahwa program MBG dilakukan juga demi kepentingan pendidikan, sehingga pelaksanaannya masuk dalam postur anggaran pendidikan.

"Terkait dengan MBG, memang di postur APBN itu tertulis MBG masuk ke postur anggaran pendidikan, tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali bahwa ternyata tujuan MBG itu sebenarnya untuk kepentingan pendidikan," ucapnya.

Di sisi lain, Lalu juga menyinggung penambahan anggaran untuk Kemendikdasmen sebesar Rp181 triliun. Belum lagi tambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan.

"Jadi, jangan salah persepsi bahwa setelah kami dalami, setelah koordinasi dengan kementerian di bidang pendidikan, ternyata dengan adanya MBG tidak mengganggu anggaran di kementerian-kementerian pendidikan, justru Presiden menambah anggaran di pendidikan untuk peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu. Kemudian, peningkatan kesejahteraan guru," ujarnya.

Lalu kembali menegaskan bila pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran pendidikan. Ia bahkan mendukung MBG selama memiliki tujuan baik untuk kemajuan pendidikan nasional.

"Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG, memperkuat tujuan pendidikan nasional kita, setelah kami rapat berkali-kali, jadi postur anggaran pendidikan di tambah," tandasnya. (M Hafid)