Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Gaji Tidak Sebanding dengan Modal Kampanye

ThePhrase.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan pandangannya terkait maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tito menilai, besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

“Semua sudah jadi pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan kampanye, biayanya tinggi. Ini salah satu akar masalah,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7).

Menurut Tito, besarnya biaya politik tidak sebanding dengan penghasilan atau gaji yang diterima kepala daerah ketika sudah menjabat.

“Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar,” imbuhnya.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa korupsi juga dapat dipicu oleh faktor pribadi. Ia mengatakan, Kemendagri tidak dapat menjamin integritas setiap kepala daerah yang terpilih melalui pilkada.

Menurutnya, pemerintah hanya dapat memperkuat pengawasan dan membangun sistem pencegahan korupsi bersama KPK dan Kejaksaan Agung.

“Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa,” pungkas Tito.

“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya,” tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah kepala daerah diketahui terjaring OTT KPK. Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani pada Kamis (9/7) atas kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (Rangga)