Bawaslu Ungkap Situasi Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan daripada Pemilu Presiden

ThePhrase.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 memiliki tingkat kerawanan kericuhan yang lebih tinggi daripada Pemilu Presiden dan Legislatif lalu.

“Lebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,” ucap Bagja saat hadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Badung, Selasa (30/7) dikutip Antaranews.

Hal tersebut menurutnya karena antara pemilih dengan calon kepala daerah yang maju memiliki kedekatan yang lebih, termasuk adanya unsur kekeluargaan.

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dipetakan Bawaslu ke dalam empat dimensi, Bagja mengungkap kontestasi dan sosial politik menjadi dimensi yang akan meningkat terkait kerawanan tersebut.

“Empat dimensi yang kami petakan konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Di mana dimensi kontestasi pasti terjadi permasalahan, pasti konteks sosial politik juga meningkat saat pilkada,” jelasnya.

Ia mengatakan penting untuk memperhatikan ketersediaan anggaran saat tahap pencalonan, karena pada saat itu situasi rawan kerap terjadi.

“Sudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,” tukasnya.

Bali, NTT, dan NTB Rawan Sedang

Bagja yang menghadiri rapat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara itu turut membeberkan bahwa di daerah tersebut tercatat status kerawanannya saat Pemilu 2024 lalu sebagai rawan sedang.

Berdasarkan data Pemilu 2024, Bagja menyebut terdapat beberapa wilayah di Bali yang rawan, namun tak sebanyak Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun demikian, Bagja menyebut kerawanan tersebut harus lebih diwaspadai pada gelaran Pilkada Serentak 2024.

“Tidak mungkin tidak ada kejadian karena kabupaten/kota yang paling kita harus waspadai, bukan gubernur. Pemilihan gubernur relatif aman,” ujar Bagja.

“Biasanya belajar dari pilkada sebelumnya, ada kerusuhan pilkada sebelumnya pasti indeksnya tinggi. Misalnya Makassar pasti tinggi karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya, itu menjadi parameter, nanti supaya tidak terjadi harus mitigasinya seperti apa,” tandasnya. (Rangga)