Berlaku April 2026, Pemerintah Siapkan Lima Langkah Utama Hemat Energi sebagai Antisipasi Krisis Global

ThePhrase.id – Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi energi dunia, pemerintah Indonesia merencanakan kebijakan penghematan energi lintas sektor yang akan mulai berlaku pada April 2026. 

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk meredam dampak krisis energi global, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data. Selain itu, pendekatan ini mempertimbangkan pola konsumsi energi serta mobilitas lintas sektor mencakup pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, dengan merujuk pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi COVID-19.

Menurutnya, langkah penghematan perlu disusun secara terukur berdasarkan konsumsi energi serta tingkat mobilitas agar tidak menimbulkan dampak berlebihan bagi masyarakat. Pemerintah juga memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. 

Dalam rapat itu, pemerintah menyepakati lima langkah utama penghematan energi lintas sektor, yaitu penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran antara daring dan luring.

Meski demikian, untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung atau praktikum tetap diarahkan untuk berlangsung secara tatap muka.

Dalam rapat ini, pemerintah juga mencatat sejumlah isu yang perlu pembahasan lanjutan, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik apabila pembelajaran daring diterapkan.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Menko Pratikno.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait. [fa]