BGN Hentikan MBG Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Lebih dari Rp3 Triliun

ThePhrase.id - Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode liburan sekolah, yang diterbitkan BGN pada Rabu (17/6) lalu.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan karena distribusi MBG kepada para penerima manfaat tidak berjalan selama masa libur.

Dalam rentang masa libur mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026, Agustina menyebut bahwa negara diperkirakan akan menghemat anggaran hingga lebih dari Rp3 triliun.

“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi (27.820), dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000,” ujar Agustina dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (18/6).

Agustina juga menekankan bahwa selama masa penghentian, SPPG yang tidak beroperasi tidak akan memperoleh insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meski tidak beroperasi secara penuh.

Ia mengatakan, kebijakan ini diterbitkan dengan memanfaatkan momentum libur panjang untuk menyesuaikan operasional sekaligus melakukan evaluasi dan penataan pelaksanaan MBG.

Penerima Manfaat Lebih Difokuskan

Selain efisiensi operasional, BGN juga melakukan evaluasi dan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat MBG.

Agustina memaparkan bahwa hingga 18 Juni 2026, BGN telah mendata sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa akan diefisienkan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

“(Sekolah tersebut) tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah di tempat lain, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” imbuhnya. 

Adapun data 76 sekolah tersebut, lanjut Agustina, masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring proses pendataan dan evaluasi yang berlangsung.

“Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program MBG ini benar-benar secara efektif diberikan kepada yang memang tepat sasaran dan angka yang akan digunakan APBN bisa kita efisienkan,” tandasnya. (Rangga)