BPS Catat Angka Kemiskinan Jakarta Turun 0,25 Persen

ThePhrase.id - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat penurunan angka kemiskinan di Ibu Kota pada September 2025. Persentase penduduk miskin turun sebesar 0,25 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan tingkat kemiskinan Jakarta pada September 2025 berada di angka 4,03 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode Maret 2025 yang masih tercatat sebesar 4,28 persen.

Penurunan juga terjadi dari sisi jumlah penduduk miskin. Pada September 2025, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat sebanyak 439,12 ribu orang, berkurang sekitar 25,75 ribu jiwa dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 464,87 ribu orang. Kadarmanto menyebut capaian ini menjadi tingkat kemiskinan terendah sejak pandemi COVID-19.

Secara tahunan, tren penurunan juga terlihat konsisten. Pada September 2024, tingkat kemiskinan Jakarta berada di angka 4,14 persen dan kembali menurun menjadi 4,03 persen pada September 2025.

Menurut Kadarmanto, penurunan angka kemiskinan ini mencerminkan pemulihan ekonomi Jakarta yang mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi pengeluaran, Garis Kemiskinan DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp897.768 per kapita per bulan, meningkat 5,28 persen dibandingkan Maret 2025.

Garis kemiskinan tersebut masih didominasi oleh kebutuhan makanan dengan porsi 69,30 persen atau sekitar Rp622.175 per kapita per bulan. Sementara kebutuhan nonmakanan menyumbang 30,70 persen atau sekitar Rp275.593 per kapita per bulan. Dengan komposisi tersebut, rata-rata pengeluaran minimum rumah tangga miskin dengan lima anggota keluarga diperkirakan mencapai Rp4,57 juta per bulan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan turut dipengaruhi oleh membaiknya sejumlah indikator ekonomi sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 1,62 persen, pengeluaran masyarakat meningkat 3,4 persen, tingkat pengangguran menurun dari 6,18 persen menjadi 6,05 persen, serta inflasi yang relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain faktor ekonomi makro, berbagai program bantuan sosial juga dinilai berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. Program tersebut meliputi Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. [nadira]