Cak Imin 'Diserang' Golkar dan PSI Usai Minta Bahlil hingga Raja Juli Antoni Taubat Nasuha

ThePhrase.id - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 'diserang' politisi Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai mengajak tiga menteri untuk taubat nasuha saat situasi bencana banjir bandang dan longsong menerjang Sumatra dan Aceh.

Ketiga menteri itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyayangkan ajakan taubat nasuha itu keluar dari mulut Cak Imin saat Indonesia sedang fokus menangani tragedi tersebut.

"Pertama, menurut saya, ya, saya menyayangkan ya pernyataan itu di tengah kita semuanya sedang konsentrasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Sumatra itu. Harusnya kan kita semua fokus bagaimana membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Doli mengatakan, Cak Imin yang menjabat sebagai Menko PM tidak punya wewenang untuk menyuruh menteri lain bertaubat. Baginya, yang bisa mengingatkan sesama menteri adalah presiden.

"Dan menurut saya yang bisa mengevaluasi apa, yang nyuruh tobat atau tidak, itu ya presiden gitu loh. Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma Menko gitu. Jadi yang berhak menegur, yang berhak memberikan peringatan, yang menyuruh taubat atau tidak itu ya kepada menteri, kepada menteri-menterinya itu adalah presiden," ujar Doli.

Oleh sebab itu, Doli menilai Cak Imin sudah melampaui kewenangannya sebagai Menko PM. Bahkan, Doli mempertanyakan andil Cak Imin dalam penanggulangan bencana di Sumatra.

"Nah persoalannya kalau mau dievaluasi, ya kita juga bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, termasuk Cak Imin gitu. Sekarang kita mau tanya, dia buat apa dalam rangka bencana itu? Apa yang sudah dia buat?" ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyebut bahwa tak seharusnya para menteri di Kabinet Merah Putih saling menyalahkan dalam situasi seperti ini, justru harus bersatu dan saling menguatkan.

"Iya, di tengah situasi seperti ini jangan membuat situasi tambah keruh lah. Jangan merasa yang paling benar, yang merasa paling hebat gitu. Nah sekarang masyarakat menunggu apa yang bisa kita buat masing-masing dari kita. Jadi nggak usah ngomentari, apalagi saling menyalahkan sesama korps kabinet," tuturnya.

Doli menilai pernyataan Cak Imin yang mengajak taubat nasuha menggambarkan ketidaksolidan di dalam pemerintahan.

"Padahal Pak Prabowo mengatakan sering berkali-kali untuk kita harus menjaga kebersamaan dan kerja konkret buat rakyat. Jadi nggak usah banyak komentar lah," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali turut menanggapi pernyataan Cak Imin. Ahmad Ali menilai pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu baik sebagai koreksi atas bencana yang terjadi.

Meski begitu, Ahmad Ali menyebut Cak Imin tidak bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana. Sebab, lanjut dia, bencana yang terjadi bukan dampak dari kebijakan pemerintahan saat ini.

"Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini, kan?" kata Ahmad Ali, Rabu (3/12).

Menurut Ahmad Ali, bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh merupakan dampak dari kebijakan 20 tahun lalu atau pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan, itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu," ucapnya.

Namun, Ahmad Ali tidak terima apabila Raja Juli disalahkan atas terjadinya bencana tersebut.

"Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu," terangnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan dirinya telah berkirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra dan Aceh.

Dalam surat itu, Cak Imin mengajak untuk mengevaluasi secara total seluruh kebijakan yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam meyalani warganya.

"Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha," kata Cak Imin, Senin (1/12). ( M Hafid)