Cak Imin Keluhkan Tingginya Ongkos Pilkada Langsung, Demokrat: Untuk Rakyat Tidak Ada Kata Mahal

ThePhrase.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan dukungan terhadap rencana kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Menurut dia, pemilihan secara langsung sebagaimana yang berlaku saat ini memiliki banyak persoalan. Selain biayanya mahal, pemilihan secara langsung dinilai penuh dengan kecurangan.

"Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral," tulis Cak Imin di laman media sosilanya, dikutip Jumat (2/1).

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu juga menyoroti kualitas kepala daerah hasil dari pemilihan secara langsung.

"Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri," ungkapnya.

Dukungan PKB terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah dilakukan sejak awal, bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY).

Untuk diketahui, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sempat disetujui DPR dan dibuatkan Undang-Undang pada akhir 2014 lalu.

Namun, UU tersebut dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) usai mendapat penolakan keras dari masyarakat.

"Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU," ujarnya.

"Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu," imbuhnya.

Partai Demokrat tidak setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai solusi dari permasalahan yang ada dalam sistem pemilihan secara langsung.

"Pilkada langsung memang biaya mahal, menyuburkan money politics, aparat belum netral, pemimpin yangg dihasilkan selain korup juga hanya jadi boneka oligarki," kata politisi senior Partai Demokrat Benny Kabur Harman di lama media sosialnya sebagai respons atas pernyataan Cak Imin.

"Namun solusinya? Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi," imbuhnya.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, solusi dari permasalahan yang ada dalam pemilihan langsung adalah dengan membuat UU Pilkada yang lebih baik, yang mengatur secara jelas dan tegas semua norma dan sanksi bagi yang melanggar.

"Kalau soal biaya mahal, negara bisa ambil alih pembiayaan. Untuk rakyat lebih baik, tidak ada kata mahal. Pileg juga mahal, Pilpres juga mahal," tegasnya.

Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Usulan itu disampaikan Bahlil saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar di Istora, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12/2025). Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil dalam pidatonya.

Gayung bersambut, Prabowo dalam pidatonya mengamini usulan Bahlil. Baginya, demokrasi yang dianut di Indonesia harus bisa memangkas ongkos politik.

Apalagi, lanjut Kepala Negara, DPRD sudah dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga dapat memilih wali kota hingga gubernur.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah dilakukan di negara lain seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia.

"Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," tegasnya.

Koalisi Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Koalisi menyebut usulan tersebut inkonstitusional dan merusak kedaulatan rakyat.

Soal tingginya ongkos politik seperti yang dikeluhkan Prabowo, Koalisi menilai hal itu bukan disebabkan oleh mekanisme Pilkada langsung. "Melainkan oleh biaya kampanye yang tidak terkendali, termasuk praktik politik uang seperti jual beli suara maupun jual beli kandidasi," tulis Koalisi dalam keterangannya.

Pemilihan oleh DPRD juga dinilai berpotensi menumbuhsuburkan ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup parlemen daerah, mengurangi hak rakyat dalam menentukan secara langsung calon pemimpinnya.

"Menolak secara tegas setiap wacana dan upaya legalisasi yang bertujuan mengembalilkan mekanisme pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD, karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan semangat demokrasi pasca reformasi," tandasnya. (M Hafid)