Cipta Kondisi Bersih-Bersih Orang Jokowi

ThePhrase.id - Pengungkapan kasus-kasus besar dan sensitif  pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti menjadi momen cipta kondisi untuk membersihkan orang-orang Jokowi di dalam pemerintahan saat ini. Kasus-kasus  itu dapat menjadi alasan Prabowo untuk mengganti nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut.  Sebab, jika tidak ada alasan logis untuk mereshuffle nama-nama itu, akan memunculkan kesan sebagai sikap anti yang akan memancing reaksi pendukung dan pencinta Jokowi.

Sebut saja dua kasus terakhir yang melibatkan 2 menteri yang dikenal orang Jokowi, yakni kasus tambang nikel di Raja Ampat dan kasus 4 pulau di Aceh yang diserahkan ke Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Tambang nikel di Raja Ampat menjadi isu sensitif karena image dan citra Raja Ampat sebagai kawasan wisata  dengan  geopark-nya yang sudah mendunia. Predikat sebagai kawasan ekowisata telah menjadi brand kebanggaan daerah dan warga Raja Ampat.  Dan ini akan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa merusak fisik dan lingkungan.

Maka keberadaan tambang nikel di kawasan itu dianggap sebagai upaya merusak alam dan menghancurkan citra Raja Ampat sebagai kawasan ekowisata.  Sebab dalam banyak kasus antara ekologi dan ekonomi tidak bisa jalan beriring berdampingan.  Apalagi di Indonesia, seperti di Kalimantan dengan tambang batubaranya, Sulawesi dengan tambang nikelnya, Bangka Belitung dengan tambang timahnya adalah portofolio atau fakta telanjang bahwa tambang adalah jalan cepat untuk merusak lingkungan dan meruntuhkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Pertambangan sebenarnya, tidak menjadi masalah lingkungan serius jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan  prinsip kelestarian lingkungan.  Seperti tambang timah di Bangka Belitung sebelum era 90-an, ketika PT Timah  menjadi BUMN pengelola tunggal tambang timah.  Namun undang-undang otonomi daerah memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengeluarkan ijin tambang kepada pihak swasta.  Maka bermunculanlah perusahaan swasta yang membangun smelter dan menambang di lokasi yang diberi ijin  oleh Pemda. Akibatnya, kerusakan lingkungan meluas seperti deret ukur karena rakyat dari berbagai daerah dikerahkan menambang di kawasan terlarang untuk memenuhi bahan baku smelter-smelter  tersebut.  

Hari ini, Bangka Belitung menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera, 0,77 persen karena aktivitas tambang yang merusak kawasan ekonomi masyarakat nelayan dan merubah kultur dan kebiasaan  masyarakat yang menggantung hidup pada tambang inkonvesional.

Raja Ampat akan mengalami hal yang sama, apalagi tambang di wilayah itu sudah melibatkan investor asing dari China yang sedang butuh nikel banyak untuk industri kendaraan listrik mereka.  

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang didorong ke depan untuk menjelaskan semua kejadian ini, telah menjadi sosok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap keberadaan tambang nikel di Raja Ampat.  Sikap Sekretaris  Kabinet, Teddy Indra Wijaya yang menoleh ke samping memelototi Bahlil yang sedang berbicara di konfrensi pers, Selasa 10 Juni 20205, cukup menjadi isyarat  kepada publik bahwa Bahlil Lahadalia adalah orang paling layak dipersalahkan di kasus itu.

Bahlil Lahadalia yang dikenal publik sebagai orang Jokowi  yang  tunduk pada Jokowi, akan membuat publik mengaitkan tambang nikel Raja Ampat  itu dengan Jokowi dan keluarganya.  Apalagi di situ ada investor China, semakin menguatkan jika tambang itu bagian balas jasa atas dukungan China kepada Jokowi selama ini.  

Beberapa unit kapal tug boat dan tongkang  bertuliskan JKW dan Iriana di lambungnya yang wira-wiri mengangkut nikel di kawasan itu, cukup untuk membangun persepsi publik bahwa aktivitas tambang itu ada hubungannya dengan Jokowi.  Boleh saja dibantah bahwa tak ada bukti hukum keterlibatan Jokowi dan keluarganya di tambang Raja Ampat, namun fakta tug boat dan tongkang sudah lebih dari cukup untuk membangun persepsi. Dalam politik tak butuh bukti hukum lengkap agar publik berpihak tapi cukup sedikit fakta yang disampaikan dengan narasi yang meyakinkan.

Kasus 4 Pulau Aceh

Kasus sensitif lain yang dilakukan oleh orang Jokowi adalah kasus 4 pulau yang selama ini disebut milik Aceh,  diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Sumatera Utara.  Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang diubah statusnya oleh Tito lewat Keputusan Mendagri pada tanggal 25 April 2025. Keputusan ini mendukung klaim Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara  bahwa keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara.

Keputusan Mendagri ini adalah keputusan sensitif yang sangat fatal. Paling tidak 2 hal yang menjadi alasan keputusan ini sebagai keputusan yang sangat fatal.

Pertama, keputusan ini dibuat pada timing yang salah, yakni pada waktu Menteri Dalam Negerinya dijabat Tito Karnavian  dan Gubernur Sumatera Utara dijabat oleh Bobby Nasution.  Dua orang ini dinilai memiliki kepentingan yang sama yang dipersepsikan berhubungan dengan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Tito Karnavian adalah loyalis Jokowi yang mendapat posisi menteri  setelah mendukung kekuasaan Jokowi sejak Tito menjabat sebagai Kapolri.  Sedangkan, Bobby Nasution, orang biasa yang tiba-tiba  melesat karier politiknya karena peran Jokowi,  bapak mertuanya.  Karena itu keputusan ini akan dinilai sebagai keputusan tidak adil dan memihak yang akan menyulut konflik.  Melihat rekam jejak ketiga orang ini, pengalihan status 4 pulau ini tidak hanya sekadar alasan administratif, tetapi diduga karena kandungan mineral strategis yang yang ada di wilayah empat pulau tersebut.

Kedua, keputusan mendagri mengabaikan aspek historis dan suasana kebatinan masyarakat Aceh. Selama ini, keempat pulau itu dikenal sebagai milik Aceh dan tak terdengar ada sengketa perselisihan kepemilikan dengan Sumatera Utara.  

Sosiolog yang juga Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Ahmad Humam Hamid menilai keputusan pemerintah pusat dilakukan secara sepihak.  Tidak adanya proses dialog terbuka keputusan ini menimbulkan ketidakadilan.

“Di mata masyarakat Aceh, ini bukan sekadar pengalihan wilayah, melainkan pengabaian atas martabat dan komitmen politik pascadamai,” ujar Humam di Banda Aceh, Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut Humam, kasus pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara secara administratif tampak sederhana. Namun, bagi masyarakat Aceh, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi sejarah, politik, dan identitas yang kompleks. Pulau-pulau itu bukan sekadar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar.

Sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang meninggalkan ruang pertemuan dengan Bobby Nasution, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Aceh,  Rabu, 4 Juni  2025, adalah isyarat keras jika Aceh menolak keputusan itu.  Kepergian Mantan Panglima GAM itu dari ruang pertemuan adalah sinyal sikap Aceh yang menganggap pertemuan tersebut tidak penting.  Mualem, atau Muzakir Manaf menemui Bobby hanya untuk menghormati tamu saja dan tidak ingin berbicara tentang hal tersebut.

Kasus tambang Raja Ampat dan pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh, membuat orang-orang Jokowi di pemerintahan  Prabowo menjadi sorotan.  Sama juga kasus judi online di Kemenkominfo atau Komdigi yang melibatkan orang Jokowi bernama Budi Arie Setiadi yang sekarang menjabat sebagai menteri koperasi.  Termasuk kasus fasilitas pejabat terkait kendaraan dinas, fasilitas hotel dan makan minum yang diumumkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang banyak menuai kritik. Juga kasus ijazah palsu Jokowi yang membuat Praktino, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, banyak dibicarakan.  Selain kasusnya ditonjolkan,  ada juga orang Jokowi yang wewenangnya dipangkas hingga tak dapat panggung, seperti Menteri BUMN, Erick Thohir yang diambil alih perannya oleh Danantara, Badan Pengelola Investasi yang dibentuk Prabowo.

Kasus-kasus tersebut seolah menjadi momen cipta kondisi untuk membersihkan orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo.  Dengan demikian publik menerima Prabowo menggantikan orang-orang itu.  Bila tak ada alasan logis, pemecatan orang-orang itu akan memunculkan  reaksi dari para pendukung dan simpatisan Jokowi yang telah dibina selama dua perode ini.  

Kabar yang beredar pengungkapan kasus sebagai cipta kondisi ini akan terus berjalan hingga bulan Agustus mendatang, di mana momen hari ulang kemerdekaan RI dijadikan sebagai momen untuk menuntaskannya. Wallahu’alam, (Aswan AS)