Counter Attack Jokowi

ThePhrase.id - Setelah sempat dikabarkan sakit  dan menjalani libur panjang bersama cucu-cucunya,  Jokowi membuat kejutan dengan menunjukkan dirinya masih memiliki kekuatan.  Beberapa peristiwa mutakhir selama Jokowi  liburan menjadi sinyal presiden ketujuh itu sedang melakukan counter attack atau serangan balik terhadap anggapan dan kabar yang menyebut dirinya sudah selesai.  Jokowi  masih mampu menempatkan orang-orangnya di posisi strategis dan mempertahankan posisi Gibran  agar tetap berada di pusat kekuasaan.

Jokowi pergi berlibur bersama cucunya dengan memamerkan  momen keberangkatan saat meninggalkan kediamannya di Solo pada  Kamis 26 Juni 2025.  Mengenakan jaket denim dan topi, Jokowi melambaikan tangan dan menyapa awak media sebelum berangkat. Ia menjelaskan perjalanannya tersebut dalam rangka mengantar anak dan cucunya untuk berlibur dan pemulihan.

"Ini antar cucu, antar anak dan cucu. Ngantar liburan," ujarnya kepada wartawan menjelang masuk mobil di depan rumahnya pribadinya di Solo ketika itu.

Jokowi dikabarkan berlibur ke Bali yang ditunjukkan dengan beberapa foto tentang momen kebersamaannya bersama cucu-cucunya di tepi pantai tanpa menjelaskan lokasi pantainya. Foto yang kemudian dicurigai sejumlah netizen sebagai foto rekayasa atau editan itu menjadi ajang tebak-tebakan lokasi pantai di foto tersebut. Ada yang menyebut di  Parangtritis,  Bali, Jember hingga Singapura.   Jokowi baru pulang ke kediamannya di  Sumber, Banjarsari, Solo,  pada Sabtu, 12 Juli 2025, setelah sempat menghilang dalam liburannya selama 17 hari.

Selama kepergian Jokowi berlibur ada beberapa peristiwa yang disebut sebagai counter attack atau serangan balik  untuk menangkis kabar yang menyebut Jokowi sudah tak berdaya lagi.

Pertama, Gibran urung atau tidak jadi berkantor di Papua.  Kabar Gibran akan berkantor di Papua ini mencuat seiring wacana penugasan khusus untuk Gibran dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran mendapat mandat menangani berbagai masalah di Bumi Cendrawasih, julukan tanah Papua. Wacana itu berkembang  setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran akan memiliki kantor di Papua   karena mendapat tugas khusus di sana.  Pernyataan itu disampaikan Yusril  di momen Laporan Tahunan Komnas HAM 2024,  pada Rabu, 2 Juli 2025.

“Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril, dalam YouTube Komnas HAM.

Yusril mengatakan, penugasan khusus kepada Gibran merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Wapres akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua. Wapres juga akan mengurusi masalah HAM dan, akan turut memantau cara aparat menangani masalah Papua.

Gibran pun telah menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo. Gibran mengatakan penugasan khusus kepada wakil presiden bukan hal baru. Dia menyebut, pejabat pendahulunya, Ma’ruf Amin saat mendampingi Jokowi juga pernah mendapat penugasan khusus di tanah Papua.

“Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya,” kata Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025.

Namun, seminggu setelah pernyataan Yusril itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Tito mengatakan Gibran tak sepenuhnya berkantor di sana. Penugasan Gibran, kata Tito seperti mantan wapres Ma’ruf Amin mengurus Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua atau BP3OP.

“Dalam undang-undang itu, tugasnya wakil presiden adalah mengkoordinasikan di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif,” ujar Tito usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025.

Tito menegaskan Gibran tidak akan  berkantor atau tinggal di Papua  untuk menjalankan tugas itu. “Setahu saya tidak,” jawab Tito singkat memastikan Gibran tetap di berkantor di Jakarta

Keesokan harinya, Yusril  membuat klarifikasi  yang membenarkan Gibran tidak akan berkantor di Papua. Dia meluruskan, yang berkantor di sana adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden.

“Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Yusril juga menegaskan bahwa secara konstitusional, wakil presiden berkedudukan di ibu kota negara mengikuti kedudukan presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.  Yusril pun meluruskan tentang kabar wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media. Namun pelurusan Yusril ini setelah wacana itu berlangsung selama seminggu dan sehari setelah pernyataan dari Menteri Dalam Negeri.

Kedua,  pengangkatan orang-orang Jokowi sebagai komisaris BUMN.  Salah satu nama yang mendapat posisi komisaris itu adalah Ade Armando, Politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang dikenal sebagai loyalis Jokowi.   Ade Armando diangkat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Nama lain yang mendapat jabatan komisaris adalah Relly Reagen. Relly adalah  Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).  Relly mendapatkan “hadiah” sebagai komisaris PT Bio Farma (Persero).

Ada juga nama  Nizar Ahmad Saputra, sosok yang dikenal luas sebagai relawan setia Jokowi dan pendukung Presiden Prabowo Subianto.  Nizar  resmi menduduki kursi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nizar kerap disebut sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi).  Nama lain yang kebagian komisaris adalah  Silfester Matutina yang diangkat sebagai komisaris ID Food.  Silfester tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum organisasi relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang mendukung Joko Widodo sejak 2013. Dalam banyak kesempatan Silfester berkonflik dengan para pengkritik Jokowi termasuk mantan Danjen Kopassus Sunarko.

Pengangkatan para loyalis Jokowi sebagai komisaris ini membalikkan  pikiran publik yang mengira pemberian jabatan ini akan terhenti setelah Prabowo menjadi presiden.  

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan proses penunjukan komisaris BUMN masih dikendalikan oleh Erick Thohir, yang tetap berkoordinasi erat dengan lingkaran Jokowi.

“Info valid: Pengangkatan Komisaris BUMN saat ini masih di tangan ET dan kendali dari Solo. Jangan heran kalau komisaris BUMN diisi Geng Solo dan Termul,” tulisnya di akun X, Minggu (13/7/2025).

Ketiga,  pemanggilan Roy Suryo Cs dalam kasus ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya.  Pemanggilan ini terkait dengan laporan dari beberapa pihak yang menyebut Roy Suryo, Rismon, dr. Tifa dan TPUA sebagai penyebar fitnah dalam kasus ijazah palsu Jokowi.  Roys Suryo Cs dimnta klarifikasi  oleh polisi  atas aduan dari  Peradi Bersatu dan Pemuda Patriot Nusantara.

"Kami siap 11.000 triliun persen. Kami siap," kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/7/2025) menanggapi pemanggilan itu.

Namun Roy menegaskan tidak akan datang memenuhi pemanggilan  karena kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin meminta untuk tidak datang karena tidak ada dasar hukum yang mengikat untuk  memberi kalrifikasi.

Ahmad sendiri  menjelaskan kliennya tidak perlu datang karena dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, tidak ada satu pun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi.

"Yang ada ya surat panggilan, panggilan 1, panggilan 2.  Nah ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan dan panggilan itu sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa," kata Ahmad menjelaskan alasannya kliennya tidak perlu hadir.

Pemanggilan Roy Suryo Cs ini  menjadi babak baru kasus ijazah palsu Jokowi  yang melebarkan kasusnya dengan menggerakkan pihak lain masuk dalam episode perdebatan ijazah palsu ini.   Gerakan yang menunjukkan Jokowi masih digdaya dan memiliki energi menghadapi para pengkritiknya.

Karena itu kepergian Jokowi berlibur selama 2 minggu pada akhir bulan lalu masih menyimpan tanda tanya.  Jokowi sendiri mengakui liburan itu sebagai upaya pemulihan.  Namun apakah pemulihan dari sakit kulit yang idapnya selama ini atau juga pemulihan kekuatan timnya untuk melakukan serangan balik, yang ditunjukan dengan tiga peristiwa di atas, penggagalan Gibran bertugas di Papua,  penempatan loyalisnya sebagai komisaris di BUMN dan pemanggilan kembali para penggugat ijazah palsunya. Wallahu ‘alam. (Aswan AS)