Dasco Desak BGN Serius Tangani Keracunan MBG, Minta APH Lakukan Investigasi

ThePhrase.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar serius dalam menyikapi banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini (keracunan) dengan serius," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Ketua Harian Partai Gerindra itu juga meminta agar Kepala BGN, Dadan Hindayana melakukan evaluasi sehingga pelaksaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan efektif.

"Untuk itu, kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ungkapnya.

Dasco juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk membantu melakukan investigasi lapangan sehingga diketahui apakah terdapat unsur kesengajaan atau tidak di dalam kasus keracunan tersebut.

"kemudian, kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin sengaja," ucapnya.

Sampai saat ini, keracunan massal akibat menyantap menu MBG masih terus terjadi, khususnya di daerah Bandung, Jawa Barat. Korban keracunan di daerah ini, tepatnya di daerah Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas tembus 842 orang dalam waktu tiga hari, sejak Senin (22/9/2025) hingga Rabu (24/9/2025).

"Total korban keracunan sebanyak 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar pada Rabu (24/9) malam.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkapkan data jumlah siswa yang keracunan usai menyantap MBG. Berdasarkan data yang diterima dari BGN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), masing-masing melaporkan bahwa siswa yang keracunan lebih 5000.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” kata Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9).

Menurut Qodari, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan MBG. “Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Ada empat indikator yang sebabkan keracunan antara lain, yakni higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, dan ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat.

Qodari pun menekankan agar SPPG memiliki sertifikat yang jelas sehingga dapat mengurangi terjadinya keracunan, seperti Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi  (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” tandasnya. (M. Hafid)