ThePhrase.id - “Inilah akhirnya, Nasdem melihatnya ada pada sosok, Anies Baswedan,” kata Surya Paloh saat menyampaikan pidato politiknya di depan para pengurus dan petinggi partai Nasdem di kantor DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jalan RP. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022)

“Kenapa Anies Baswedan? jawabannya adalah why not the best,” kata Surya lagi tentang alasan partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Dia pun meminta para kader Nasdem untuk mengawal proses ini dalam rangka perbaikan bangsa ini ke depan.

Anies membalas pidato Surya itu dengan membaca salah satu bagian dari manifesto politik partai Nasdem dan menyatakan menerima pencalonan dirinya sebagai calon presiden. “Dengan memohon rindhoNya, memohon petunjuk dariNya, kami menerima amanah ini,” kata Anies.

Deklarasi Mendadak?

Tidak ada yang aneh dalam Deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres itu. Sebuah peristiwa politik biasa yang dilakukan oleh sebuah partai politik yang akan berkompetisi pada pemilihan presiden. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa deklarasi itu terkesan mendadak dan dilakukan ketika Anies belum selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Terkesan mendadak dan terburu-buru dapat dilihat pada surat undangan deklarasi ini diterbitkan sehari sebelum acara. Surat undangan DPP Nasdem nomor : 161-UND/DPP-NasDem/X/2022 itu bertanggal 2 Oktober 2022 sifat : PENTING dan MENDESAK dengan Prihal : INSTRUKSI.

Meskipun persiapan deklarasi ini sudah berjalan lama, namun tanggal dan sifat surat itu tetap saja menyiratkan ada hal yang harus diantisipasi yang mendesak. Ditambah lagi, hari pelaksanaan deklarasi itu, 2 minggu sebelum jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 16 Oktober 2022.

Banyak yang menduga deklarasi mendadak ini ada hubungannya dengan upaya KPK menyelidiki kasus Formula E, yang mentargetkan Anies sebagai tersangka. Anies harus “dikandangin” agar tidak bisa bertarung pada kompetisi 2024. Seperti yang dilaporkan “Tempo”, Ketua KPK Firli Bahuri mendesak tim satuan tim penyelidik Formula E KPK untuk segera menaikan status perkara ke tahap penyidikan. Dalam laporan itu disebutkan keinginan Firli untuk memenjarakan Anies ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.

“Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” kata eks Komisioner Bambang Widjojanto lewat pesan teks, Sabtu, 1 Oktober 2022 yang dikutp Tempo. Pesan ini disampaikan Bambang 2 hari menjelang deklarasi Nasdem itu

Keinginan untuk menghentikan langkah Anies ini, juga dapat dilihat dari sinyalemen Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susislo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. SBY mensinyalir ada skenario yang sedang dirancang agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan saja. Jika Anies dapat dilumpuhkan akan memberi keuntungan kepada pasangan dari partai tertentu.

Maka jika Anies dibiarkan “sendiri” tanpa power dan tempat berlindung, akan mudah untuk jadi target kriminalisasi dan serangan untuk menjegalnya. Karena itulah kemudian Nasdem mengambil langkah cepat dengan tidak menunggu Anies menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur. Karena jika terlambat akan merugikan bagi Anies dan Nasdem sendiri.

Jawaban Surya Paloh

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh menegaskan tidak ada hubungannya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem dengan penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Formula E.

"Pertama, kenapa percepatan, kenapa hari ini, saya melihat jauh hari lebih baik. Sederhana. Lihat cahaya bulan bintang, hari-hari baik. Sesungguhnya itulah yang saya pikirkan," jawab Surya Paloh di lantai 3 Gedung Nasdem Tower, usai deklarasi itu (3/10).

Surya Paloh menyebutkan dalam mengambil keputusan dirinya tidak ingin terburu-buru.
"Nasdem tidak terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan. Musyawarah sebentar dengan teman-teman. Bagaimana dengan Senin 3 Oktober, cocok. Jamnya bagaimana? Ada yang bilang jam 1, saya bilang jam 10 saja," ucap Surya Paloh.

Meskipun jawaban SP (panggilan akrab Surya Paloh) itu, tidak menyiratkan adanya masalah urgen dari deklarasi itu, namun pidatonya yang meminta pengurus dan kader partai untuk mengawal dan menjaga proses itu, cukup menjadi indikasi adanya langkah politik lawan yang mendesak diantisipasi. (Aswan AS)