Deretan Tokoh Nasional Desak Indonesia Keluar BoP, Ada JK, Mahfud MD hingga Anies Baswedan

ThePhrase.id - Sederat tokoh nasional menyeru agar Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, hingga Anies Baswedan.

Desakan agar Indonesia keluar dari BoP usai adanya serangkaian serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran hingga membuat Ayatollah Ali Khamenei serta sejumlah pejabatnya gugur.

Mereka menilai, serangan AS dan Israel ke Iran berbanding terbalik dengan niat luhur BoP yang dibentuk untuk menyebarkan perdamaian di dunia, khususnya bagi Palestina.

JK Minta Indonesia Punya Sikap Tegas dan Keluar dari BoP

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyebut Indonesia tidak punya sikap yang jelas terkait perang AS-Israel dan Iran. Menurutnya, kegamangan itu membuat RI kehilangan wajah diplomasi di mata negara lain.

Secara logika dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kata JK, seharusnya Indonesia menyatakan keberpihakan terhadap Iran sebagai negara muslim dan menjadi korban serangan AS dan Israel.

"Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak pada Amerika yang menyerang?" kata JK kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut JK, keberpihakan Indonesia terhadap Iran tidak perlu terhalang adanya perbedaan aliran keagamaan.

"Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu, walaupun mungkin berbeda (aliran) Syiah," ucapnya.

Sebagai anggota BoP, lanjut JK, Indonesia dapat mengambil peran untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu, salah satunya dengan mengusulkan penyelesaian pertikaian itu ke Trump.

"Kalau tidak bisa, ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau hal ini saja tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu," tegasnya.

Sudah Saatnya Indonesia Keluar BoP

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Indonesia sudah saatnya untuk mempertimbangkan keluar dari BoP.

"Ini waktunya (Indonesia) untuk mempertimbangkan keluar dari Board of Peace itu. Waktunya mempertimbangkan agar segera menarik diri," kata Mahfud di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Mahfud menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia bisa keluar dari BoP apabila tidak bermanfaat.

"Sekarang ada fakta seperti itu (serangan AS-Israel ke Iran), kan menjadi alasan baru untuk menyatakan ditarik dan tidak ada ruginya, kan?" tagasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai bergabungnya Indonesia dalam organisasi bentukan Trump kurang strategis. Apalagi, lanjut dia, masyarakat sejak awal sudah mengkritik langkah tersebut.

Mahfud menyampaikan, salah satu persoalan organisasi tersebut lantaran tidak adanya keseimbangan komposisi anggota BoP. Sebabnya, organisasi yang membahas perdamaian bagi Palestina dan Timur Tengah justru tidak melibatkan Palestina.

"Kan tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan untuk perdamaian," terangnya.

Dewan Perdamaian Tidak Memberi Kedamaian

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mendesak pemerintah untuk keluar dan BoP. Dia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan.

"Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Anies melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya, dikutip Rabu (11/3).

Mantan calon presiden itu juga mengingatkan bahwa Indonesia tercatat sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional melalui Konfrensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang dipeloporinya.

Dia lantas mempertanyakan keikutsertaan Indonesia ke dalam BoP yang dipimpin seumur hidup oleh Donald Trump.

"Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?" tanyanya.

Menurutnya, janji perdamaian yang akan dilakukan oleh BoP mentah setelah Donald Trump memerintahkan serangan militer ke Iran.

"Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?" tuturnya.

Baginya, bebas aktif yang dianut Indonesia tidak berarti asal ikut semua meja, melainkan kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kedaulatan, penegakan hukum internasional, membela korban penjajahan, bukan justru memberi karpet merah bagi pelakunya.

"Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri," tegasnya.

Sampai berita ini ditulis, pemerintah belum menyatakan keluar dari organisasi bentukan Presiden Donald Trump itu. Padahal, desakan untuk keluar dari berbagai kalangan sudah menggema. (M Hafid)