Diagram Penghitungan Suara Sirekap Ditutup, Bawaslu Pertanyakan KPU

ThePhrase.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja pertanyakan ditutupnya diagram Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?” ucap Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/3) dikutip Antaranews.

Ia mengingatkan KPU agar tetap berpedoman sesuai dengan SOP terkait sistem tersebut.

“Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan,” imbuhnya.

Bagja mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum diberikan penjelasam oleh KPU terkait penggunaan Sirekap.

“Nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaanya? Kemudian, kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan,” ungkap Bagja.

Adapun jika ditutupnya Sirekap dengan alasan agar masyarakat dapat melihat formulir Model C1-Plano, Bagja mengatakan KPU perlu menyertakan formulir D Hasil mulai dari tingkat kecamatan.

“Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi,” jelasnya.

Sirekap Bantu Pemilih di Masa Jeda

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menyebut bahwa diagram suara Sirekap membantu para pemilih pada Pemilu 2024 di masa jeda hingga pengumuman hasil pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang.

Ia menyatakan seharusnya KPU tidak menutup diagram yang menampilkan real count (penghitungan nyata) tersebut karena perolehan suara pilpres maupun pileg menjadi tidak transparan.

“Yang ditutup ini kan pie chart (diagram lingkaran) dan angka, numerik, grafik pie chart dan numerik. Itu sangat membantu pemilih pada masa jeda menunggu penetapan pemilu pada tanggal 20 Maret 2024, selain memang urgensi adanya C hasil dan berbagai sertifikat di setiap tingkatan rekapitulasi suara,” papar Titi di Bogor, Rabu (6/3).

Sirekap menjadi sarana publikasi proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024, oleh karena itu Titi berpesan agar KPU dapat cepat bertindak mengoreksi dan memperbaiki data, daripada menutup diagram tersebut.

“Mestinya tindakan KPU tidak dengan menutup, namun memperbaiki kualitas teknologi dengan meningkatkan respons terhadap temuan anomali, kesalahan, dan juga kritik masyarakat. Sehingga, transparansi itu betul-betul berbentuk dua arah. Transparansi melahirkan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat yang maksimal,” tandasnya. (Rangga)