Dicecar DPR Soal Anggaran Rp103 Miliar untuk Podcast, Kementerian Koperasi Beri Klarifikasi

ThePhrase.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mempertanyakan alokasi anggaran sekitar Rp103 miliar di Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang disebut berkaitan dengan podcast.

Pertanyaan tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa (1/9).

“Saya juga cermati dari halaman 17 ada anggaran 103 miliar (rupiah) untuk podcast dan video, dan lain sebagainya. Rakyat hari ini tidak perlu, Pak, podcast video,” ujar Mufti.

“Sudah bapak tinggal numpang saja, sekarang semudah itu meng-upload sesuatu melalui TikTok, melalui media sosial. Kenapa menghabiskan anggaran besar hanya untuk sebuah pencitraan? Begitu,” imbuhnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian meminta Kemenkop untuk memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran serta alasan kebutuhan dana dalam jumlah besar tersebut.

Menurutnya, anggaran negara seharusnya lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi anggota koperasi, terutama dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Kami pengin dijelaskan soal halaman 17 yang soal 103 miliar itu secara spesifik untuk apa saja sih? Kenapa sih harus sebesar itu? Kenapa sih duit sebesar ini tidak kemudian buat kegiatan-kegiatan yang betul-betul berdampak langsung bagi kesejahteraan anggota koperasi di Koperasi Desa Merah Putih, untuk bagaimana mendorong agar koperasi ini betul-betul segera berjalan, segera berdampak bagi anggota Koperasi Desa Merah Putih?” pungkasnya.

Klarifikasi Kemenkop: Bukan Khusus untuk Podcast

Menanggapi sorotan tersebut, Menkop Ferry menjelaskan bahwa alokasi tersebut tidak hanya diperuntukkan khusus untuk podcast, melainkan berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kemenkop dalam mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry di hadapan jajaran Komisi VI DPR RI.

Ferry menegaskan komunikasi publik diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program perkoperasian dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Dalam raker tersebut, Kemenkop juga mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP.

Ia memastikan bahwa penggunaan anggaran negara akan dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur. (Rangga)