Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Menkeu: Saya Bekerja

ThePhrase.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya tetap bekerja, merespons isu yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini kerja. Saya bekerja, saya bekerja,” jawab Sri Mulyani singkat ketika ditanyai awak media di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/1).

Diketahui Sri Mulyani baru saja selesai menghadiri rapat di Istana Negara mengenai pajak hiburan dan juga dana pendidikan, dan langsung bergegas menuju ke mobil dengan plat RI 26.

Isu mengenai siap mundurnya sejumlah menteri, termasuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi itu muncul setelah seorang ekonom senior Faisal Basri menyebutkan sejumlah menteri yang siap untuk mundur.

Faisal menyebut para menteri dari kalangan teknokrat sudah siap untuk mundur karena adanya isu dukungan Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Zulhas: Jangan Suka Bikin Isu

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan enggan menanggapi isu terkait akan mundurnya sejumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat isu-isu semacam itu.

“Lho, jangan suka bikin isu,” respons Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara sehari sebelumnya, Kamis (18/1).

Zulhas kemudian mengingatkan untuk tetap menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berjalan dengan damai tanpa menjatuhkan siapa pun.

“Jangan suka bikin isu, ya. 14 Februari, pemilu aja kita lihat nanti yang damai, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain, ini kan kompetisi antar keluarga antar saudara,” jelasnya.

Ganjar: Aturan Menteri Ikut Pilpres Tak Wajib Mundur Berisiko

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut aturan yang menyebutkan bahwa menteri tidak wajib mundur apabila maju pada Pilpres 2024 terlalu berisiko akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

“Menurut saya, kalau memang menterinya anggota partai, katakan ya ada aturannya cuti, terus kemudian bisa terlibat, tapi kalau tidak ya maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini (menyalahgunakan jabatan) akan terjadi,” jelas Ganjar di sela-sela kegiatannya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1).

Menurutnya, adanya aturan tersebut dapat membuat kemunduran dalam demokrasi, serta cederanya pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

“Itulah kenapa sebaiknya cuti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus karena itu akan menjadi fair (adil),” tandasnya. (Rangga)