Diminta Mundur sebagai Menhut oleh DPR, Raja Juli: Saya Yakin Kekuasaan Milik Allah

ThePhrase.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin meminta Raja Juli Antoni untuk mundur sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) imbas banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh pada akhir November 2025.

Usman menilai Raja Juli tidak berkompetensi di bidang kehutanan. Dia mengkritik pemaparan Raja Juli dalam rapat kerja Komisi IV, karena dianggap kurang substansial.

"Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan," kata Usman di ruang rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

Menurut Usman, Raja Juli tidak bisa lepas tangan dengan hanya menyalahkan pejabat sebelumnya. Persoalan hutan, lanjut Usman, juga menjadi tanggung jawab pejabat saat ini.

Politisi PKB itu juga menyebut kerusakan hutan tidak bisa diselesaikan melalui retorika semata. Karena pohon yang ditebang tidak bisa tumbuh dalam waktu singkat.

"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," kata Usman.

Usman juga mengkritik soal pemberian izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan oleh Raja Juli pada 20 November, yang sebelumnya sempat ia keluhkan. Menurutnya, Bupati setempat juga berharap agar izin tersebut tidak dikeluarkan.

"Ternyata 20 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, tidak sejalan semua. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakalin semua," kata Usman.

Menanggapi permintaan mundur sebagai Menhut, Raja Juli menyebut jabatannya itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia mengaku siap dievaluasi.

"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli usai rapat.

Raja Juli menyinggung kritikan masyarakat kepadanya, termasuk meminta mengundurkan diri imbas adanya banjir bandang dan longsor. Dia menyebut kritikan itu sebagai bentuk aspirasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, mengaku hanya ingin bekerja untuk rakyat dan menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai evaluasi kinerjanya.

Sementara soal perizinan pengelolaan hutan, Raja Juli membantah bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) penebangan baru sejak menjabat Menhut.

"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem," tandasnya.

Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh pada akhir November 2025. Bencana itu merenggut ratusan nyawa, kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (4/12) sore, bencana itu menelan korban jiwa sebanyak 836 orang. Ada sebanyak 518 orang masih dinyatakan hilang dalam peristiwa itu. Lalu, sebanyak 2.700 warga mengalami luka-luka.

"Cut off per pukul 16.00 WIB saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers, Kamis (4/12).

Jika dirinci berdasarkan provinsi, sebanyak 325 orang meninggal di Aceh dan 170 orang dilaporkan hilang. Sebanyak 311 orang meninggal di Sumut dan 200 orang meninggal di Sumbar.

BNPB juga melaporkan 536 fasilitas umum rusak, 25 fasilitas kesehatan rusak, 326 fasilitas pendidikan rusak. Kemudian 185 rumah ibadah rusak dan 295 jembatan rusak.(M Hafid)