
ThePhrase.id - Rencana pemerintah untuk mengimpor 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih menuai kritikan dari banyak pihak.
Rencana impor pikap dari India itu dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan kerja ratusan ribu buruh di industri otomotif nasional. Sebab, akan mengurangi jumlah produksi dalam negeri yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad lantas meminta pemerintah untuk menunda rencana impor mobil pikap tersebut.
"Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2) lalu.
Dasco berharap agar pemerintah dapat membahas rencana impor tersebut secara lebih mendetail setelah Presiden Prabowo Subianto tiba dari luar negeri.
"Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga Preisden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," terangnya.
Agrinas Klaim Impor dari India Hemat Anggaran Rp46,5 Triliun
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, mengklaim impor 105.000 mobil pikap dari India menghemat uang negara mencapai puluhan triliun.
Joao mengatakan, penghematan uang negara itu terjadi lantaran ada selisih harga yang jauh berbeda dibanding produk dalam negeri.
"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata Joao dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/2).
Joao mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berencana membeli mobil pikap dari produsen dalam negeri. Namun urung dilakukan setelah melihat e-catalog, karena harga mobil pikap 4x4 sangat mahal, mencapai Rp500 juta per unit.
Alhasil, pihaknya memilih impor mobil pikap produsen dari India, Mahindra&Mahindra dan Tata, lantaran menawarkan harga lebih murah.
"Penghematan yang kami lakukan akan kami kembalikan ke negara. Uang yang kami gunakan itu uang APBN dan itu uang rakyat dan akan kami kembalikan dan kami akan diperiksa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam akuntansi dan tidak ada satu sen pun yang bisa kita manfaatkan selain daripada dikembalikan sepenuhnya kepada negara itu," tuturnya.
Di sisi lain, Joao akan menemui Sufmi Dasco Ahmad untuk menjelaskan duduk perkara dari rencana impor mobil pikap dari India.
Permintaan penundaan oleh Dasco, dinilai lantaran Dasco belum mendengar penjelasan secara langsung dari Agrinas.
"Saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini selama ini belaiu hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau dan saya pasti loyal, setia dan taat itu 100 persen" tuturnya. (M Hafid)