Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu Minta Perombakan Pejabat Era Purbaya Dibatalkan, Kenapa?

ThePhrase.id - Dua Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, meminta perombakan besar-besaran pejabat pada era mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk ditunda atau dibatalkan.

Sebelumnya diketahui, Purbaya melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9), beberapa hari sebelum dirinya dicopot Presiden Prabowo dan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Perombakan tersebut mayoritas dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah posisi yang disasar mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non eselon Kemenkeu.

Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa salah satu alasan agar perombakan tersebut dibatalkan ialah karena adanya beberapa nama pejabat yang disinyalir melompati prosedur baku organisasi. 

“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo di Jakarta, Rabu (16/9) dikutip Detikfinance.

Ia menilai, ketidaksesuaian itu mencederai keadilan bagi para pegawai yang berjuang mengikuti tes resmi.

“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” jelasnya.

Lebih lanjut, pejabat yang terbukti tidak memenuhi kriteria tersebut akan dibatalkan kepindahannya dan dikembalikan ke posisi semula.

Suahasil: Akan Dipelajari Dulu

Menanggapi permintaan tersebut, Menkeu Suahasil Nazara menyatakan masih meninjau ulang proses perombakan serta Surat Keputusan (SK) terkait. Ia memilih berhati-hati dan mendengarkan rekomendasi internal terlebih dahulu.

“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” ucapnya.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa menduga kebijakan perombakan pejabat yang dilakukannya saat menjabat justru menjadi salah satu penyebab pencopotan dirinya.

“Sebagian iya,” singkat Purbaya.

Meski demikian, ia menepis isu adanya konflik internal dan menegaskan bahwa pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. (Rangga)