Disebut Purbaya ‘Dikibuli’ Bawahan, KDM Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data Deposito APBD

ThePhrase.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas dengan mencopot pejabat yang berbohong atau menyembunyikan data faktual, terutama terkait dugaan dana APBD Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan.

Ancaman tersebut disampaikan tanpa pandang bulu, termasuk berlaku kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, maupun Kepala Badan Pendapatan Daerah apabila terbukti melanggar.

“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Rabu (22/10) dikutip Antaranews.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu diketahui telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) guna mengecek dan memverifikasi kebenaran data mengenai dana sebesar Rp4,1 triliun yang disebut merupakan deposito APBD Jawa Barat. 

Adapun proses verifikasi tersebut dilakukan secara transparan agar publik mengetahui informasi yang sesuai fakta.

Diketahui, pernyataan dan tindakan KDM tersebut merupakan langkah lanjut setelah dirinya menampik pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengenai Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu dari 15 daerah yang memiliki dana APBD dalam bentuk deposito di bank non-bank pembangunan daerah.

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10), Purbaya menyatakan Pemprov Jabar memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Data tersebut, menurut Purbaya, bersumber dari Bank Indonesia yang mencatat total dana pemerintah daerah mengendap di rekening kas mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, provinsi Rp60,2 triliun, dan kota Rp39,5 triliun.

Adapun terkait data yang ditampik KDM, Purbaya menduga Gubernur Jabar tersebut menerima informasi yang keliru atau tidak akurat dari bawahannya.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin (membohongi) dia, loh. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan,, Jakarta, Selasa (21/10) lalu.

Purbaya menambahkan, informasi tersebut berasal dari sistem monitoring BI yang rutin menerima laporan dari perbankan.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI,” tandasnya. (Rangga)