Ditetapkan sebagai Tersangka, Hasto Buka Suara: Hormati Hukum hingga Singgung Kader yang Dipecat PDIP

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka suara mengenai dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ucap Hasto dalam keterangannya melalui video yang diunggah YouTube PDI Perjuangan pada Kamis (26/12).

Hasto menyatakan bahwa dirinya sudah memahami berbagai resiko yang akan dihadapi karena sikap kritisnya dalam menegakkan demokrasi, memperjuangkan suara rakyat, hingga melawan kekuasaan yang otoriter.

Ia kemudian menunjukkan buku karya Cindy Adams, yang di dalamnya menunjukkan kisah Presiden Pertama RI, Soekarno, yang ia jadikan pedoman untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, rakyat berdaulat yang dapat berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Dalam buku tersebut, ia mengatakan bahwa penjara juga menjadi salah satu jalan dan bagian dari pengorbanan demi meraih cita-cita tersebut, sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Bung Karno.

“Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita, itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP,” imbuhnya.

Singgung Sosok yang Dipecat dari Keanggotaan PDIP

Sekjen PDIP juga menyinggung adanya intimidasi, sebagaimana terdapat sosok yang beberapa waktu lalu dipecat oleh partai berlambang banteng moncong putih itu karena dianggap telah melanggar konstitusi.

“Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode,” kata Hasto.

Hasto mengingatkan seluruh kader PDIP untuk terus tegak berdiri menghadapi berbagai intimidasi yang bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu, wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” imbuhnya.

“Kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan resiko-resiko terburuk,” tandasnya.

Diketahui, sebelumnya PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution pada Senin (16/12). (Rangga)