DPR Akan Panggil Dadan, Minta Penjelasan Polemik Puluhan Ribu Motor Listrik Berlogo BGN

ThePhrase.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa turut menyoroti polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).

Neng Eem mengatakan masyarakat berhak untuk mengetahui proses awal, tujuan, dan sumber anggaran dari pengadaaan sepeda motor BGN tersebut. Oleh sebab itu, dia menyebut pihaknya akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/4).

Neng Eem menilai kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” ujarnya.

Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut.

Mengingat besarnya anggaran, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.

“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan puluhan ribu motor yang viral di media sosial merupakan milik BGN sebagai bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Motor itu, kata Dadan, ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan mengatakan, proses realisasi pengadaan motor BGN dilakukan secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada para kepala SPPG.

Menurutnya, kendaraan yang dibeli menggunakan uang negara harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Selain itu, Dadan membantah informasi yang menyebut jumlah pengadaan motor BGN mencapai 70.000 unit.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," ujarnya.

Dalam kesempatan lainnya, Dadan mengungkapkan bahwa harga per unit motor listrik itu sebesar Rp42 juta.

Dia menegaskan bahwa harga tersebut jauh berada di bawah harga pasaran.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," terangnya. (M Hafid)