trending

DPR dan MPR Minta Penyelenggaraan Haji 2026 Tetap Berjalan Meski Ada Ketegangan Geopolitik

Penulis Rangga Bijak Aditya
Mar 13, 2026
Ilustrasi: Ibadah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI/haji.go.id)
Ilustrasi: Ibadah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI/haji.go.id)

ThePhrase.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus tetap dapat dilaksanakan meskipun ada ketegangan dalam situasi geopolitik global saat ini.

Hal tersebut disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (12/3). Ia menekankan bahwa kondisi geopolitik tidak boleh menghambat pelaksanaan ibadah umat Islam.

“Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk melakukan langkah-langkah evaluasi, mitigasi, dan antisipasi terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.

Puan menyampaikan bahwa DPR RI, melalui komisi terkait, akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan berbagai langkah yang diperlukan dapat diambil.

“Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi,” tukasnya.

Ketua DPR itu menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para jemaah haji Indonesia yang akan menjalankan ibadah di Tanah Suci.

MPR: Jangan Buru-Buru Batalkan Pelaksanaan Haji

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah agar wacana pembatalan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 tidak diputuskan secara tergesa-gesa meskipun konflik di Timur Tengah masih berlangsung.

Hidayat menjelaskan bahwa sampai saat ini, pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah tetap melanjutkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, pada 4 Maret 2026 pemerintah Saudi telah membuka pendaftaran bagi warga domestik yang akan menunaikan ibadah haji.

“Kesiapan yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Pakistan sebagai negara terbesar kedua yang mengirimkan jemaah haji ke Mekah,” imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar, yakni sekitar 221 ribu orang, memiliki kepentingan besar terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah tersebut.

Ia berharap penyelenggaraan haji tahun 1447 H dapat menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman tanpa terganggu oleh konflik yang masih terjadi. (Rangga)

Artikel Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic