DPR Imbau Publik Tak Berspekulasi Soal Adanya Kepentingan dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

ThePhrase.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memiliki kepentingan politik tertentu.

Hal tersebut disampaikan Dasco usai mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (24/6). Ia mengingatkan bagaimana pentingnya menahan diri dari tuduhan yang belum terbukti.

“Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” ujar Dasco kepada awak media.

Ia menekankan bahwa program penulisan ulang sejarah tersebut masih dalam pengawasan Komisi X DPR RI, yang memiliki kewenangan di bidang kebudayaan. Menurutnya, proyek tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh komisi sebelum ditarik kesimpulan apa pun.

“Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh (berspekulasi) begitu,” jelas Dasco.

Selain itu, Dasco juga mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa tidak terjadi pemerkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang menuai kontroversi.

“Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjelaskan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementarai itu, dalam kesempatan terpisah, Fadli Zon mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional saat ini telah mencapai kemajuan signifikan, proses tersebut sudah mendekati 70 persen.

“Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ungkap Fadli Zon di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Selasa (25/6).

Fadli menambahkan, diskusi publik akan menjadi bagian dari upaya transparansi pemerintah dalam penyusunan ulang narasi sejarah Indonesia.

Komisi X DPR Rencanakan Raker dengan Kemenbud

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon setelah masa sidang DPR kembali dibuka.

Fokusnya adalah pembahasan wacana penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk pernyataan Fadli yang menuai kontroversi mengenai kasus pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998.

“Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang dibuka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” ujar Lalu dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (17/6).

Ia menegaskan bahwa Tragedi Mei 1998 adalah bagian kelam dari sejarah bangsa yang tidak boleh diingkari, terutama karena menyimpan luka mendalam bagi para perempuan korban kekerasan seksual yang telah mengarungi perjuangan panjang pemulihan yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun.

“Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” tandasnya. (Rangga)