DPR Kritik Pemerintah Akan Impor Seribu Ton Beras dan 580 Ribu Ayam dari AS, Petani-Peternak Terancam

ThePhrase.id - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengkritik pemerintah terkait rencana impor 1.000 ton beras khusus dan 580.000 ayam dari Amerika Serikat. Dia mengingatkan, kebijakan itu berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi petani dan peternak di dalam negeri.

Salah satu dampaknya, kata Firman, akan menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produk impor yang lebih murah dikhawatirkan menekan harga di tingkat petani dan peternak lokal.

“Kalau produk impor masuk dengan harga lebih kompetitif, petani dan peternak kita yang terpukul pertama. Harga bisa jatuh, pendapatan menurun, dan mereka kehilangan pasar,” kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2).

Selain itu, Firman menyoroti meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri, termasuk dalam hal pangan. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan semangat swasembada pangan oleh pemerintah.

“Baru saja kita menikmati stabilisasi harga yang menggembirakan petani sebagai produsen padi. Spirit swasembada yang belum lama dibangun jangan sampai dilemahkan oleh kebijakan yang tidak transparan,” ujarnya.

Firman turut mempertanyakan istilah “beras khusus” dalam rencana impor beras oleh pemerintah. Baginya, sampai saat ini pemerintah belum menjelaskan definisi dan kriteria beras khusus tersebut.

“Kalau memang disebut beras khusus, khusus untuk siapa? Apa kriterianya? Jangan sampai istilah ini hanya menjadi pintu masuk bagi liberalisasi impor yang merugikan petani kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, rencana impor tersebut tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidup jutaan petani dan peternak, melainkan punya efek domino bagi industri pendukung seperti pabrik pakan ternak dan industri pengolahan pangan.

Dengan begitu, politisi Golkar ini mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu “memanjakan” kepentingan asing dengan mengorbankan produksi rakyat sendiri.

“Kalau tamu datang ke Indonesia, silakan menikmati produk beras dan ayam hasil petani serta peternak kita. Jangan justru kita yang membuka ruang lebar bagi produk luar untuk menggantikan hasil kerja rakyat sendiri,” ujarnya.

“Semangat dan moral petani jangan sampai runtuh karena kebijakan yang tidak berpihak. Negara harus hadir melindungi produksi dalam negeri, bukan justru membuka ruang ancaman baru,” imbuhnya mengakhiri.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia setuju mengimpor 1.000 ton beras khusus dan 580.000 ayam dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjanjian tarif resiprokal atau timbal balik.

"Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/2).

Haryo mengatakan, jumlah rencana impor 1.000 ton beras tidak begitu siginifikan dibanding total produksi beras nasional 2025 yang mencapai 34,69 juta ton.

"Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,96 juta ton," ungkap Haryo.

Pemerintah juga akan mengimpor ayam (live poultry) dari AS dalam bentuk Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 dengan nilai impor mencapai 17 juta hingga 20 dolar AS atau setara Rp287-337 miliar dengan kurs Rp16.888 per dolar AS.

"Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thing selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, kemanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku," ujarnya.

Kebijakan impor tersebut tidak mengorbankan industri domestik. Menurut Haryo, perlindungan terhadap peternak lokal tetap menjadi prioritas, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga ayam.

"Pemerintah tetap memperioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik," tandasnya. (M Hafid)