DPR: PPN 12% Selektif, Hanya Berlaku untuk Barang Mewah

ThePhrase.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan kenaikan PPN 12% tetap berjalan pada awal tahun 2025, namun hanya berlaku terhadap barang yang tergolong mewah.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan hal tersebut sebagaimana hasil diskusi antara pimpinan DPR RI dengan Presiden RI Prabowo Subianto beserta kabinetnya yang digelar pada Kamis (5/12).

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di UU yaitu 1 Januari 2025, tetapi akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” ucap Misbakhun dalam keterangan persnya.

Misbakhun mengatakan bahwa pemerintah hanya memberlakukan PPN 12% kepada konsumen atau pembeli barang mewah, sementara masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku yakni 11%, karena mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

“Sehingga nanti tidak berlaku lagi rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti tidak berada dalam satu tarif,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait isu kenaikan pajak tersebut, karena dipastikan tidak berlaku untuk sejumlah kebutuhan pokok.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, kesehatan, perbankan yang berkaitan dengan hal-hal pelayanan umum, tetap tidak dikenakan PPN,” tukasnya.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan selektif tersebut yakni kepada barang yang selama ini sudah terkena PPnBM, yang akan dikenakan kenaikan PPN 12%. 

“PPnBM-nya mereka tetap, tapi terhadap siapa dikenakan PPn 12% itu ya barang-barang yang masuk kategori mewah, baik itu impor maupun dalam negeri yang selama ini sudah dikenakan PPnBM,” kata Misbakhun.

“Jadi, masyarakat kelas atas lah yang mempunyai kemampuan membeli barang mewah, itu yang dikenakan,” tandasnya.

Sementara itu, mengenai usulan dari DPR untuk menurunkan pajak terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Presiden menjawab akan mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam. (Rangga)