ThePhrase.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa DPR RI akan merespons secara serius tuntutan 17+8 yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial, menyusul aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dasco mengungkapkan bahwa poin-poin tuntutan tersebut juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan mahasiswa dalam pertemuan audiensi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (3/9).
“Dalam audiensi tadi juga menyampaikan bahwa DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” ujar Dasco dalam keterangan persnya.
“Itu termasuk yang di dalam 17+8. Kita akan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa DPR RI pada prinsipnya terbuka dalam menyerap aspirasi publik melalui mekanisme rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh masing-masing komisi.
Terkait aksi demonstrasi sebelumnya yang digelar di depan Gedung DPR, Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah berniat menemui para demonstran. Namun, ia menilai kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan karena situasi yang tidak lagi kondusif.
“Sebenarnya (kemarin) kami mau keluar untuk menerima (demonstran) seperti pada hari ini. Tetapi, begitu kita mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada pihak-pihak penumpang gelap, ya tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa DPR sudah mulai melakukan evaluasi bahkan sebelum audiensi dengan mahasiswa berlangsung. Ia menambahkan bahwa reformasi internal DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Tentunya tekad seluruh anggota DPR memetik pelajaran dari peristiwa ke belakang untuk menjadikan evaluasi secara bersama,” tuturnya.
Sebelumnya, Dasco mewakili seluruh anggota DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan tugas para wakil rakyat.
Ia menegaskan bahwa menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab penuh seluruh anggota dewan. Namun, ia juga menyadari bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Dasco saat berdialog dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). (Rangga)