DPR Sebut Pemerintah Gagap Tangani Bencana Sumatra yang Sebabkan 1.201 Orang Tewas

ThePhrase.id - Bencana alam melanda beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan nyawa melayang sia-sia akibat becana banjir bandang, longsor, hingga gunung meletus.

Komisi V DPR RI kemudian menyoroti kegagapan pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi. Kegagapan itu tergambar pada langkah koordinasi antar kementerian/lembaga yang dinilai kurang maksimal.

Padahal, sudah sejak awal Indonesia dikenal sebagai wilayah rawan bencana karena berada dalam area cincin api atau ring of fire.

"Kita perlu mekanisme yang mapan, sehingga ketika terjadi bencana itu kita tidak gelagapan gitu loh," kata Ketua Komisi V Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatra, dikutip Rabu (28/1).

Lasarus juga menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam setiap bencana yang melanda Indonesia. Kinerja BNPB dinilai masih lamban sehingga masyarakat harus menanggung deritanya.

"Ingat, keterlambatan dalam penanganan, yang terdapak, yang menderita, pak. Masyarakat di bawah yang menderita kalau terjadi keterlambatan kita menggapai mereka," ungkapnya.

Politisi PDIP itu kemudian menegaskan agar tidak terjadi kendala birokrasi hingga masalah non-teknis oleh BNPB dan pemerintah dalam penanganan bencana.

"Sehingga tidak terjadi kelambatan penanganan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah bekerja keras dalam menangani banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, namun lanjut Tito, penanganan bencana di Sumatra itu diperlakukan layaknya bencana berstatus bencana nasional.

"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di masa tanggap darurat ini pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal, melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional," kata Tito beberapa waktu lalu.

Pemerintah disebut sudah mengerahkan semua kekuatannya ke lokasi sejak bencana baru saja terjadi pada 25 November 2025. Ribuan personel TNI dan Polri juga dikerahkan ke semua wilayah terdampak.

"Demikian juga BNPB dengan jumlah personel dan kekuatannya. Badan SAR Nasional, Kementerian PU ribuan dikerahkan. Kemenhub, Kementerian Kesehatan relawannya saja sudah hampir 4.700 orang yang berangkat," terangnya.

Termasuk juga Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, KKP, Badan Pusat Statistik, dan lainnya.

"Saya mohon maaf kalau ada yang saya enggak sebutkan, banyak sekali. Dan ini memberikan hasil. Setelah lebih dari 40 hari, banyak terjadi perubahan," tandasnya.

Untuk diketahui, BNPB merilis data korban tewas banjir bandang dan longsor di Sumatra sudah mencapai 1.201 orang. Sebanyak 113.600 orang masih mengungsi pada Selasa (27/1).

Berdasarkan data tersebut, korban tewas terbanyak berada di Aceh Utara, sebanyak 246 orang. Wilayah itu juga menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 33 ribu orang. Kemudian, sebanyak 142 orang masih dinyatakan hilang.

Sebanyak 53 kabupaten/kota dari tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan longsor. Tercatat sebanyak 175.050 rumah dinyatakan rusak akibat bencana itu.

Selain itu, sebanyak 215 fasilitas kesehatan dinyatakan rusak, 4.546 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 866 jembatan, dan 2.165 jalan rusak. (M Hafid)