politics

DPR Sepakat ‘Kementerian’ BUMN Dihapus dalam RUU BUMN, Nomenklatur akan Ditetapkan Presiden Prabowo

Penulis Rangga Bijak Aditya
Sep 26, 2025
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. (Foto: Tangkapan layar YouTube/TVR Parlemen)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. (Foto: Tangkapan layar YouTube/TVR Parlemen)

ThePhrase.id - Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan istilah ‘Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)’ dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Sebagai gantinya, pengelolaan BUMN akan berada di bawah lembaga atau badan baru yang nomenklaturnya akan ditetapkan langsung oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun lembaga tersebut akan terpisah dari Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang juga baru dibentuk.

“Jelas tadi bahwa Kementerian BUMN di undang-undang ini sudah tidak ada lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9) dikutip Antaranews.

Andre menjelaskan bahwa nama dari lembaga atau badan pengampu BUMN akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

“Apa namanya mungkin, apakah badan penyelenggara BUMN itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden,” imbuhnya.

Lembaga tersebut nantinya akan menjalankan fungsi sebagai pemegang saham Seri A yang mewakili kepemilikan negara atas BUMN, sekaligus bertindak sebagai regulator.

Di sisi lain, Danantara akan tetap beroperasi secara mandiri namun tetap wajib melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada kepala badan yang membawahi BUMN.

“Jadi lembaga, lembaga ini kemungkinan namanya badan pengelola, penyelenggara BUMN, setingkat menteri. Nanti Presiden yang menunjuk siapa kepala badannya,” tukas Andre.

Ia juga menyebut bahwa proses pembahasan RUU ini berlangsung secara transparan dan terbuka untuk umum. Jika prosesnya berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan RUU BUMN akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Selasa, 30 September 2025.

“Pokoknya kita bekerja semaksimal mungkin. Tapi yang jelas harapan rakyat kita, kita akomodir. Dan teman-teman bisa saksikan, rapatnya terbuka. Dan seluruh fraksi bicara menyampaikan pendapatnya,” tandasnya. (Rangga)

Artikel Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic