DPR Singgung Maraknya Jual Beli Sertifikat Laik Higiene saat Rapat MBG dengan BGN

ThePhrase.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi NasDem, Irma Chaniago menyinggung Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diperjualbelikan saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gini Nasional (BGN), Menteri Kesehatan (Menkes), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Irma mengungkapkan bahwa praktik jual beli SLHS itu sudah terjadi sejak lama dan kerap terjadi di dalam dunia usaha makanan.

"Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan. Diperjualbelikan," kata Irma di depan Kepala BGN Dadan Hindayana hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Pengetahuannya soal adanya jual beli sertifikat itu, kata Irma, didapatkan saat dirinya menjadi pengusaha katering sebelum menjadi anggota DPR. Dia mengaku memiliki tiga katering yang melayani ribuan orang dalam sehari.

"Saya menangani tiga katering Pak sebelum saya masuk DPR. Tiga katering itu ribuan saya tangani dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi NasDem itu kemudian berbicara soal maraknya keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tiga orang yang dikontrak untuk mengurus setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus merupakan seorang ahli yang paham dunia katering.

"Tiga orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis, higienis itu nggak hanya menyangkut tentang makan tapi menyangkut dengan SPPG di dapur," terangnya.

Menurutnya, orang yang bertugas menjaga higienitas itu harus tahu tata letak antara pangan kering dan basah. Dia menyebut bahwa setiap dapur memang harus ada ruang khusus untuk kedua macam makanan tersebut.

"Harus ada room untuk meletakkan pangan kering dan basah. Itu harus tersedia di SPPG. Maka kemudian yang dilakukan adalah kontrol oleh Kemenkes dan BPOM RI," ucapnya.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Irma juga mengusulkan agar frasa 'gratis' dalam program MBG dihapus, karena frasa tersebut dinilai berkonotasi negatif.

"Makan bergizi gratis ini sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja, nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif," usulnya.

Namun, dia tidak menjelaskan maksud dari konotasi negatif yang dimaksud, dia hanya mengungkapkan bahwa niat pemerintah dalam membuat program tersebut sangat baik dan mulia, yakni untuk meningkatkan IQ peserta didik.

Kepala BGN Dadan Hindayana merespons usulan penghapusan frasa 'gratis' yang disampaikan Irma. Dadan mengaku akan melaporkan usulan tersebut kepada Presiden.

"Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan. Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," tandasnya.

Menurut Dadan, ihwal perubahan nama atau penghapusan frasa sepenuhnya berada di tangan Presiden. (M. Hafid)