Dualisme Kepemimpinan PPP, Menteri Hukum Tegaskan Hanya Kubu Sesuai AD/ART yang akan Disahkan

ThePhrase.id - Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah hanya akan mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

“Siapa yang sesuai (AD/ART) itu yang akan kita sahkan ya,” ujar Supratman kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (30/9) dikutip Antaranews.

Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memverifikasi pelaksanaan Munas PPP, terutama apabila terdapat indikasi dualisme kepengurusan.

Meskipun dikabarkan bahwa hasil Munas PPP telah didaftarkan ke kementerian yang ia pimpin, Supratman mengaku belum memeriksa lebih lanjut terkait dokumen tersebut dan memastikan belum menandatangani keputusan apapun terkait kepengurusan baru PPP.

“Laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya, tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana,” imbuhnya.

Terkait insiden kericuhan yang mewarnai Munas PPP, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan turut campur dalam dinamika internal partai.

Justru, lanjut Supratman, pemerintah berharap agar persoalan internal partai politik berlambang Ka’bah itu dapat diselesaikan secara damai tanpa intervensi eksternal.

“Pemerintah enggak ikut campur kalau yang soal (kericuhan internal PPP) itu, masa pemerintah ikut campur. Kita, pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik,” tukasnya.

Dualisme Kepemimpinan

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono pada Sabtu (27/9) lalu, mengklaim dirinya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif untuk periode 2025–2030 dalam Muktamar ke-10 PPP.

Namun klaim tersebut dibantah oleh Muhammad Romahurmuziy (Rommy), mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP sekaligus anggota tim formatur. Rommy menyebut sosok mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto yang terpilih menjabat sebagai Ketua Umum PPP selama lima tahun ke depan, serta menegaskan bahwa Mardiono bukanlah ketua umum hasil muktamar.

Perselisihan internal ini memuncak ketika digelarnya Muktamar ke-10 PPP di kawasan Ancol, Jakarta, yang diwarnai kericuhan antar kader hingga adanya insiden saling lempar kursi dan adu jotos. (Rangga)